PPP Masih Cari Formulasi Islah

Konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy dan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz tidak kunjung usai. Walaupun keduanya menggaungkan islah, tapi belum ada langkah konkritnya.

Rabu (20/1), kaukus penyelamat PPP yang terdiri dari pengurus harian kedua belah kubu bernisiatif bertemu untuk membahas formulasi islah. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu Pelaksana Tugas Ketua DPP PPP muktamar Bandung Emron Pangkapi, Wakil Ketua Umum Muktamar Jakarta Epiyardi Asda, senior PPP Endin JA Soefihara, dan pengamat hukum tata negara Refly Harun.

Epriyadi mengatakan setuju dengan usulan penyelenggaraan muktamar islah. Tapi, Djan Faridz tetap bersikukuh kepengurusan yang dipimpinnnya adalah yang sah menurut putusan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, pihaknya enggan menggelar muktamar islah sebelum mendapat pengesahan kepengurusan dari pemerintah.

"Pak Djan sudah melakukan safari politik dan menghadap presiden berharap pemerintah taat hukum, beliau mengharapkan pemeritah taat hukum. Menurut beliau MA sudah memutuskan muktamar Jakarta yang sah," katanya.

Sementara Emron menyatakan Mahkamah Partai telah mengeluarkan pendapat yang isinya segera menyelenggarakan muktamar sebagai forum islah. Emron mengeluhkan pertikaian PPP yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Menanggapi konflik PPP pengamat hukum tata negara Refly Harun berpendapat islah di tubuh partai berlambang Ka'bah itu dapat tercapai dengan penyelesaian politik dan hukum. Untuk ranah hukum, sudah ditempuh hingga ke MA. Sedangkan islah melalui penyelesaian politik dapat diupayakan dengan putusan Mahkamah partai.

"Institusi partai yang masih hidup bisa mengupayakan jalan politik untuk segera islah," tukas Refly. (Ind/OL-2)