Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa daerah-daerah merupakan pilar penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, sebagai representasi daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Jokowi menilai, dalam setahun terakhir, DPD dapat merespons dengan cepat berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD juga telah memberi masukan kepada pemerintah pusat terkait skema dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khsusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.
Dalam konteks fungsi representasi, DPD pun aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019. DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa.
"Kita berharap DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan," ujar Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Satu hal penting lainnya, lanjut Jokowi, DPD harus dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk nemangkas peraturan-peraturan daerah yang berbelit-belit dan menghambat masyarakat dan pelaku usaha. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan. (OL-09)
WAKIL Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membacakan dan menyerahkan Maklumat Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR, Jumat, 10 November 2023.
Pengamat menilai pidato Persiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR tidak memaparkan hal-hal substansif.
Rizal Ramli mengatakan pernyataan Presiden terkait Indonesia Maju tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5%.
Presiden RI Joko Widodo meminta kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pidato Jokowi dinilai minim menyinggung soal isu lingkungan. Padahal, di DKI Jakarta saat ini isu polusi udara sedang sangat santer diberitakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved