Komitmen Parpol Dibutuhkan untuk Awasi Jalannya Pemerintahan

HASIL Pemilu 2019, baik pemilu legislatif atau presiden dianggap bakal menguntungkan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bila kelak resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Termasuk di DPR, dominasi partai koalisi pendukung petahana diprediksi akan menguntungkan pemerintah ketika berhadapan dengan parlemen lima tahun ke depan.

"Dalam kondisi itu, ada potensi bahwa kekuatan DPR sebagai oposisi pemerintah dan penyeimbang pemerintah akan berkurang fungsinya," ujar peneliti politik LIPI, Siti Zuhro, dalam diskusi Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca Pemilu 2019, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6).

Baca juga: Framing Politik Teror 02 karena tak Mampu Hadirkan Saksi

Siti mengatakan, komitmen kuat partai politik sangat dibutuhkan agar perannya sebagai pengawas dan penyeimbang pemerintah di parlemen bisa tetap terjaga meski berasal dari koalisi pendukung pemerintah di Pemilu 2019. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat juga menjadi sangat dibutuhkan.

"Kondisi usai pemilu bisa memunculkan lembaga DPR yang kecenderung executive-heavy. Semua yang diinginkan pemerintah akan disetujui karena kekuatannya paralel. Ini yang harus diawasi,” ujar Siti Zuhro.

Ia mengatakan, sebenarnya kondisi parlemen dikuasai oleh partai koalisi pemerintah juga telah terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, saat ini jumlahnya lebih signifikan. Apalagi bila kelak Demokrat memutuskan untuk beralih koalisi menjadi pendukung Jokowi-Amin. "Kalau begitu praktis yang menjadi oposisi pemerintah hanya Partai Gerindra, PKS dan PAN dengan kekutan tidak lebih dari 30% kursi di DPR," ujar Siti.

Anggota DPR dan MPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan lewat kadernya di DPR. Hal itu dikatakannya harus dan akan tetap dijaga meski kelak partai koalisi pemerintah yang akan mendominasi.

Baca juga: PJI Diharapkan bisa Tingkatkan Citra dan Profesionalitas Jaksa

Ia mengatakan, dengan sistem penentuan Ketua DPR yang ada saat ini, yakni berdasarkan partai pemenang pemilu, fungsi pengawasan DPR memang diakui akan cenderung lemah.  "Check and balances-nya tadi, ini yang harus menjadi pemikiran kita sebagai politisi secara objektif," ujar Firman.

Firman mengatakan bahwa partai politik harus bisa bekerja sama menghadirkan pembagian kekuatan yang tetap mengedepankan fungsi parlemen sebagai pengawas pemerintah. Di MPR, meski pemilihan ketua dilakukan dengan sistem paket dan kesepakatan, hal itu juga tidak boleh melemahkan komitmen pengawasan ketika masa jabatan telah berjalan. (OL-6)