Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMITE Nasional (Komnas) Pengawas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores mendukung penuh program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait dengan pembentukan BOP Labuan Bajo-Flores.
Namun, Komnas Pengawas BOP menilai jajaran para Direksi BOP yang telah diangkat pemerintah justru orang-orang yang tidak memahami karakteristik dan budaya masyarakat Manggarai Barat (Mabar). Padahal tugas dan fungsi mereka sangat penting dalam mewujudkan program BOP Labuan Bajo-Flores.
Baca juga: Demokrat Sebut Prabowo-Sandi Tahu Siapa Setan Gundul
"Intinya kami tidak menolak itu BOP dan kami dukung penuh program pemerintahan Presiden Jokowi khususnya terkait dengan pembentukan BOP Labuan Bajo-Flores. Tapi kami menilai, jajaran para Direksi BOP yang telah diangkat pemerintah justru orang-orang yang tidak memahami karakteristik dan budaya masyarakat Manggarai Barat, padahalkan tugas dan fungsi mereka sangat penting dalam mewujudkan program BOP Labuan Bajo-Flores itu," kata Juru Bicara Komnas Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores, Maksimus Ramses Lalongkoe, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/6).
Menurut Ramses, yang juga Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini, terwujudnya suatu program tentu harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas orang-orang yang mengurus sehingga bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
Untuk itu, Komnas Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores mendesak Presiden Jokowi mereposisi kembali jajaran Direksi BOP Labuan Bajo-Flores dan menempatkan orang-orang profesional di bidang kepariwisataan dan memahami benar karakter dan budaya masyarakat setempat.
"Komnas Pengawas BOP tidak ada pilihan lain selain segera reposisi Direksi BOP dan tempatkan orang-orang profesional. Banyak kok orang-orang NTT yang punya kapasitas dan kapabilitas di bidang kepariwisataan dan paham soal budaya setempat sehingga program BOP itu harus selaras dengan karakter lokal," pungkasnya. (RO/OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved