Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menghentikan pemilu di Malaysia akibat temuan surat suara sudah tercoblos. Sebelumnya, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya telah meminta KPU menghentikan proses pemungutan suara di seluruh Malaysia.
"Enggak lah (ditunda pemilu) kan diklarifikasi dulu. Tentunya, KPU bersama-sama dengan Bawaslu sudah berkoordinasi ini dan kita perjelas dulu statusnya. Status dari video itu seperti apa, kita mau pastikan benar atau tidak," ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/4).
Baca juga: KPU Dalami Bukti dari PPLN Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia
KPU juga perlu mengecek dengan detail berapa surat suara yang tercoblos, pun dengan keaslian surat suara.
"Kami ingin mengonfirmasi, ingin memastikan karena yang tahu surat suara tersebut asli atau tidak, bersama dengan teman-teman Panwaslu, itu bisa tunjukkan contoh keaslian dari surat suara yang dibuat dan dikeluarkan KPU," jelas Viryan.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved