Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama akan menggelar Musyawarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU yang merupakan forum tertinggi kedua setelah muktamar. Dalam forum ini akan dibahas sejumlah persoalan keummatan, bangsa dan negara.
Ketua Pelaksana Munas dan Konbes Eman Suryaman mengatakan, kegiatan tersebut akan membahas beragam persoalan keumatan mulai sampah plastik, pajak perusahaan daring (online), kekerasan seksual, perusahaan air dalam kemasan yang menyebabkan kekeringan, hingga konsep Islam Nusantara.
“Masalah sampah plastik merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Memang dampaknya lambat-laun, tapi itu berkaitan langsung dengan kehidupan di muka bumi ini. Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, terutama ke laut,” katanya di Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2).
Para ulama, lanjut Eman, akan mengemukakan pendapat-pendapatnya untuk menjawab pertanyaan "bagaimana hukum membuang sampah plastik yang menyebabkan terganggunya sistem di muka bumi ini? Bagaimana pula hukum perusahaan yang memproduksinya?"
Baca juga : Nahdliyin Diminta Siapkan Landasan Satu Abad
“Para ulama akan membahas itu berdasarkan teks-teks kitab klasik yang salama ini diajarkan di pesantren-pesantren,” katanya.
Selain itu, di forum Konbes NU, akan dibahas persoalan internal NU pada komisi program, organisasi, dan rekomendasi. Munas-Konbes NU bakal diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren.
Forum yang digelar hingga 1 Maret 2019 ini mengangkat tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".
Pemilihan tema ini, menurut Ketua PBNU Robikin Emhas dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019.
"Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia," ujarnya.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU merupakan amanat konstitusi NU. Forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (selama 5 tahun) harus diselenggarakan minimal 2 kali.
Munas-Konbes NU yang paling terkini dilaksanakan pada November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perhelatan tersebut menghasilkan usulan strategis, antara lain soal distribusi lahan, fiqih disabilitas, etika dakwah di era digital, dan lain-lain. (OL-8)
UPAYA merger tiga bank BUMN syariah pada 2021 dinilai tak membuahkan hasil. Tujuan untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai entitas syariah terbesar dunia juga dianggap sekadar angan.
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga nahdlatul ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres
SULIT untuk menebak kecenderungan nahdliyin (warga NU) dalam Pilpres 2024. NU susah untuk dilepaskan dari politik praktis. PKB berpeluang mengambil ceruk suara
PENGAMAT politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menerangkan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa menjaga netralitas dalam kontestasi Pemilu 2024.
KETUA Umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Menurut Muhaimin Iskandar, warga Yogyakarta, khususnya warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta, bersatu padu mendukung dan memenangakan Amin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved