Kepatuhan LHKPN Jadi Pertimbangan dalam Memilih Hakim MK

KEPATUHAN penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan jadi pertimbangan Komisi III DPR dalam memilih 2 hakim konstitusi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan LHKPN akan jadi pertimbangan karena dianggap sebagai salah satu syarat penting terkait kepatuhan. LHKPN adalah hal yang sudah diatur untuk dilakukan oleh setiap pejabat dan calon pejabat negara. "Iya dipertimbangkan," ujar Desmond, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (7/2).

Baca juga: DPR Bantah Proses Seleksi Hakim Konstitusi Terburu-buru

Pihaknya juga sudah menerima beberapa masukan dan kritikan dari koalisi masyarakat sipil terkait seleksi hakim konstitusi. Ia meyakinkan, Komisi III akan melakukan seleksi dengan maksimal dan menentukan sosok terbaik untuk menjabat sebagai hakim konstitusi. Pihaknya membantah bila seleksi dilakukan dengan terburu-buru. Semua telah dilakukan dengan tepat dan transparan. "Tidak ada yang terburu-buru. Ini sangat terbuka dan transparan," tutur Desmond.

Seperti diketahui, Komisi III DPR tengah melakukan uji kepatuhan dan kepatutan pada 11 calon hakim konstitusi. Seleksi akan berakhir hari ini setelah lima calon terakhir melakukan uji kepatuhan dan kepatutan di gedung DPR. (OL-6)