Soal Pansus Asap, Hanura Minta Anggota DPR tak Reaktif

Delapan dari 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat setuju membentuk panitia khusus (pansus) terkait kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi. Hanya Hanura dan NasDem yang menolak usulan tersebut. Lantas apa kata Hanura?

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan anggota dewan seharusnya tak perlu reaktif dalam menyikapi musibah asap yang kini sedang ditanggulangi pemerintah. Apalagi hingga mengusulkan pembentukan pansus kebakaran hutan dan lahan.

"Jangan terlalu reaktif lah sebelum melihat kondisi langsung," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (29/10).

Dia menambahkan pemerintah kini tengah fokus melakukan upaya pemadaman dan menghilangkan kabut asap. Oleh karena itu Dadang pun berharap agar pembentukan pansus tidak membuat kegaduhan baru.

"Jangan sampai pembentukan pansus ini justru membuat kegaduhan baru yang justru tidak menyelesaikan masalah. Cenderung dipolitisasi dan upaya penanggulangan saat dan pascabencana menjadi tidak fokus," lanjut dia.

Dia pun mennyarankan daripada mengusulkan pansus, para anggota legislatif terlebih dahulu untuk cek kondisi sebenarnya. Sebab, dari sejumlah alasan yang menjadi dasar pembentukan pansus, mereka menganggap pemerintah belum bekerja secara maksimal.

"Saya lebih setuju seperti itu (terjun langsung), komisi terkait melakukan pengawasan. Komisi IV bisa melakukan penelusuran awal, Komisi III melihat dari aspek hukum. Jadi lebih baik pendalaman dulu sebelum diputuskan membuat pansus," pungkas dia. (Q-1)