Pakar: Jangan Buru-buru Ikut TPP

Banyak pihak yang mengapresiasi langkah berani pemerintah untuk segera bergabung dalam kemitraan dagang Trans Pasific Partnership (TPP). Namun, ada pula yang menyangsikan keputusan tersebut. Mengingat, kondisi Indonesia digadang-gadang belum “mapan” menghadapi lingkaran raksasa perdagangan yang diprakarsai Amerika Serikat tersebut.

“Jujur saya terkejut Presiden sudah blak-blakan nyatakan niatan bergabung ke sana. Saya mau tekankan pertimbangkan dengan matang-matang sebelum meneken komitmen,” ujar pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana saat ditemui di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu (28/10).

Pemerintah semestinya memahami betul risiko yang bakal dihadapi. Apalagi Indonesia tidak berperan sedari awal dalam perumusan poin-poin perjanjian skema perdagangan multilateral tersebut. Dalam hal ini, dia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyinergikan regulasi domestik dengan regulasi yang diterapkan TPP. Tidak jauh-jauh Hikmawanto langsung menyinggung kemampuan pemerintah pusat mengarahkan kebijakan pemerintah daerah di tengah implementasi otonomi daerah.

“Tantangan yang lebih besar lagi adalah apakah bisa pemerintah pusat membuat pemerintah daerah patuh dengan arahan pusat soal MEA. Karena pasti daerah membela kepentingannya sendiri. Kalau itu saja sulit dilakukan, bagaimana mungkin menyingkronkan regulasi domestik dengan ketentuan dalam TPP?,” katanya mengkritisi.

Pemerintah tidak boleh hanya terpana pada manfaat yang datang dari partisipasi TPP, seperti potensi meningkatnya ekspor. Seharusnya pemerintah mewaspadai keikutsertaan dalam skema perdagangan internasional. Spesifik terkait besarnya pasar yang dimiliki negeri ini. Sebab begitu pasar bebas dimulai, yang terjadi ialah adu kekuatan. Sayangnya, sambung dia, Indonesia belum memiliki basis kekuatan produksi yang notabene menunjukkan lemahnya daya saing industri lokal.

“Harusnya kita punya produsen yang kuat dulu agar tidak sekedar jago kandang. Karena salah langkah sedikit, pasar kita yang bakal dieksploitasi besar-besaran. Sedangkan kita harus gigit jari karena kesulitan mengeksploitasi pasar negara lain,” imbuh dia.

Dia pun melihat ada pesan tersirat di balik sikap pemerintah yang terkesan bersikukuh untuk bergabung dalam skema perdagangan internasional tersebut. Santer beredar Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo cenderung condong ke Tiongkok. Sejumlah negara pun mulai mempersepsikan Indonesia tak lagi menganut politik bebas aktif. Maka dari itu, lawatan Jokowi bersama jajarannya ke Negeri Paman Sam bisa menjadi sinyal penegasan bahwa Indonesia masih netral dan belum berpihak.

“Kita lihat TPP ini kan diprakarsasi Amerika Serikat. Antara As dan Tiongkok berseberangan. Sementara dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia terkesan pro ke Tiongkok. Penyampaian niatan Indonesia untuk bergabung ke TPP, saya kira strategi politik juga sebagai penegasan kenetralan Indonesia,” papar Hikmahanto yang kembali menekankan keinginan Indonesia bergabung dalam TPP terbilang prematur.(Q-1)