Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 diusulkan untuk ditunda. Sebab, masih banyak masalah yang ada dalam RAPBN 2016 belum mampu teratasi dengan baik.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar semua masalah yang ada dalam RAPBN 2016 dapat segera diselesaikan. Jika tidak, ia akan mengusulkan pembahasan RAPBN yang akan dibahas 30 Oktober mendatang untuk ditunda.
"Kalau tidak selesai saya usulkan ditunda saja, dan menggunakan anggaran yang sebelumnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).
Salah satu hal yang menjadi sorotan Fadli dalam pembahasan RAPBN 2016 ini yaitu masalah penyertaan modal negara (PMN) terhadap Badan Usaha Milik Negara.
"BUMN seharusnya beri kontribusi besar, dana desa yang katanya (berapa miliar) belum juga terpenuhi, kenapa tidak diarahkan ke sana, mengapa PMN?" cetus dia.
Ia meminta agar BUMN dapat merubah cara berpikirnya dalam pengolahan anggaran. Sehingga pembahasan RAPBN 2016 ini tidak macet.
"Cara berpikir BUMN harus kita telaah lebih jauh, BUMN itu negara, bukan bisnis, sumbangan BUMN ini berapa? Bukan sebaliknya, masa kalah sama cukai rokok," jelas dia.
Sebelumnya, proses pengesahan RUU APBN 2016 diperkirakan bakal alot. Di tubuh Koalisi Indonesia Hebat, masih ada persoalan. Salah satunya usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang dulu bernama dana aspirasi.
Agar proses pengesahan berlangsung mulus, menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate, proses politik pembahasan RUU APBN 2016 masih berjalan. Dia enggan membeberkan apa isi komunikasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah dengan Koalisi Merah Putih.
"Yang penting lobbying politik tetap kedepankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Proses politik berjalan dinamis," kata Johnny ketika dihubungi, Jumat (23/10).
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan pembahasan RAPBN 2016 oleh DPR bersama pemerintah akan segera tuntas dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan bisa diketok pekan depan. Semua sudah oke tinggal diketok," kata Sofyan Djalil sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (25/10).
Ia menyebutkan berbagai besaran dalam RAPBN 2016 ditetapkan berdasarkan prognosis yang sudah disampaikan pemerintah. (Q-1)