Forum Pemred: Setahun Menjabat, Jokowi-JK Kerap Buang Kesempatan

Satu tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Namun, pemerintah selama satu tahun di bawah kendali duet Jokowi-JK dinilai kerap membuang-membuang kesempatan.

Forum Pemred mengungkapkan, pada satu tahun pertama Jokowi-JK merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pada tahun pertama ini, negara juga disebut mengalami apa yang disebut lost opportunity.

"Sekarang waktu yang tersisa hanya empat tahun. Pemeritah Jokowi-JK tidak boleh lagi membuang kesempatan yang dimiliki," kata Ketua Forum Pemred Suryopratomo, di Kantor Forum Pemred, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

12 seruan

Sebagai bentuk tanggung jawab pers yang mengawasi jalannya pemerintah, pada momen ini Forum Pemred menyerukan perubahan. Seruan tersebut tertuang dalam 12 poin seruan.

Dua belas poin seruan itu, menurut Tommy, perlu diperhatikan lebih jauh oleh pemerintah. Dua belas poin tersebut kebanyakan mengarah ke kebijakan ekonomi pemerintah.

"Pertama, pemerintah perlu memerhatikan dinamika yang terjadi di tingkat global dan segera merespon dengan kebijakan yang tepat," katanya.

Poin yang kedua, kata Tommy, perlambatan ekonomi dan pergerakan kurs yang fluktuatif juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu ada kebijakan ekonomi dan langkah konkret yang segera diambil untuk mencegah situasi yang kian memburuk.

"Ketiga, pemerintah seyogyanya segera meningkatkan public trust agar investasi kembali mengalir," ujarnya.

Pada poin keempat dan kelima, Forum Pemred menyerukan agar paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan harus segera diimplementasikan. Kemudian, mendesak pemeritah untuk memerhatikan juga daya beli masyarakat yang melemah.

"Poin keenam yakni, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada upaya mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," paparnya.

Pada poin ketujuh, kegiatan ekonomi domestik juga harus jadi prioritas. Caranya, bisa dengan memperkuat industri dalam negeri atau belanja barang pemerintah dan BUMN mengutamakan produk dalam negeri.

Forum Pemred juga menyerukan agar pemerintah hendaknya membangun koordinasi yang lebih baik lagi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keunganan (OJK). Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu membentuk Protokol Krisis dengan mengajukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Sementara itu, pada poin sembilan pemerintah ditutut meningkatkan kualitas komunikasi dalam kabinet. "Agar terbangun sinergi dan bukan hanya kegaduhan yang diperlihatkan pada rakyat," ujar Tommy.

Poin kesepuluh, 'kekacauan' data yang acap terjadi hendaknya segera dituntutaskan. Hal ini bertujuan agar berbagai kebijakan termasuk impor pangan, dilandasi data yang akurat.

Desakan reformasi hukum di level produk hukum dan penegakan hukum di level pelaksanaan, tercantum dalam poin kesebelas juga jadi perhatian Forum Pemred. Tommy menyebut, berbagai kebijakan pemerintah hendaknya sungguh-sungguh menjiwai dan mengimplementasi revolusi mental, amanat Trisakti, dan prioritas dalam program Nawa Cita.

Terakhir, Forum Pemred juga mengusulkan agar Jokowi-JK harus menjadi dwi-tunggal pemimpin. "Mereka jangan mudah terganggu oleh intrik-intrik yang merusak harmoni," pungkasnya. (Q-1)