Pansus Pelindo Diharapkan tak Terjebak Persoalan Politik

Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu mengatakan Pansus Pelindo II akan mendalami pernyataan Dirut Pelindo II RJ Lino yang disampaikan secara terbuka dalam wawancaranya.

Masinton menilai pernyataan Lino menunjukkan keangkuhannya sebagai pengelola BUMN. Menurutnya, sikap angkuh dan arogan yang dipertontonkan oleh RJ Lino sudah keterlaluan dan sangat tidak beretika sebagai pejabat yang mengelola perusahaan milik negara (BUMN).

RJ Lino pernah mengatakan dalam wawancara dengan media nasional, "Saya di-support di mana-mana. Akhirnya polisi itu yang diganti, bukan saya. Belum tentu dia juga nggak benar. Namun, itu setidaknya menandakan, 'Hey, this guy is doing correct' (Orang ini melakukan hal yang benar)'".
Pernyataan RJ Lino yang ditayangkan pada Selasa (13/10) itu dinilai Masinton merupakan sikap arogan.

"Bahkan Lino telah merendahkan beberapa pejabat Polri yang merupakan perwira tinggi aktif Mabes Polri yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum saat menyelidiki dugaan korupsi di Pelindo II," ujarnya, Minggu (18/10).

Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II yang justru dibiarkan oleh atasannya. Masinton mengatakan, Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai atasan RJ Lino hingga detik ini tidak pernah memberikan teguran ataupun peringatan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II.

"Bahkan sikap dan pernyataan RJ Lino yang mengancam mundur dengan mengultimatum Presiden, dibiarkan oleh Menteri Rini," paparnya.

Sehubungan dengan itu, pihaknya akan mencecar RJ Lino dalam Pansus Pelindo II di DPR nanti. Termasuk, sambung dia, mencecar tentang siapa saja yang mensupport dan membekingi Lino selama ini.

"Kami akan gelar rapat-rapat Pansus Pelindo II secara terbuka kepada publik, agar publik tahu fakta-fakta kebohongan dan kebobrokan RJ Lino selama menjabat Dirut Pelindo II," tandasnya.

Masinton juga mengatakan informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II sangat bertolak belakang dengan iklan-iklan Pelindo II di berbagai media massa. Seperti, tata kelola Pelabuhan yang ia nilai korup, pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan dan tanpa tender, pembangunan pelabuhan baru yang bermasalah, perpanjangan konsesi kontrak anak perusahaan Pelindo II (JICT) kepada perusahaan HPH Hongkong yang melanggar UU 17/2008, mengintimidasi pegawai Pelindo II dan pekerja JICT, adanya gratifikasi dan suap, menyalahgunakan opini Jamdatun Kejaksaan Agung, hingga memutarbalikkan temuan investigatif BPKP dan BPK. Menurutnya, ada kebohongan publik yang direproduksi secara terus-menerus dan tersistematis oleh Pelindo II yang dipublikasi kepada rakyat, pejabat, pengusaha, hingga presiden.

"Pencitraan palsu dan kebohongan yang disampaikan RJ Lino yang diamini oleh Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN jelas bertolak belakang dengan informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II," pungkasnya.

Secara terpisah, Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Rahmat Bagja mengatakan Pansus Pelindo II yang telah dibentuk DPR RI seharusnya fokus pada penyelesaian persoalan hukum dan ekonomi. Pihaknya berharap Pansus tidak terjebak pada persoalan politik dalam mengusut persoalan yang terjadi di Pelindo II.

"Pansus harus fokus pada pengumpulkan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Kalau diarahkan untuk menarget orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya tidak akan selesai," kata Rahmat Bagja.

Menurut Bagja, jika Pansus dijadikan alat politik oleh sekelompok elite, dikhawatirkan tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan dwelling time tak akan tercapai.

"Itu justru membuat situasi Indonesia jadi gaduh. Selain merusak stabilitas politik, penargetan pihak tertentu dalam Pansus PT Pelindo II juga berimbas pada persoalan ekonomi. Akibatnya, kepercayaan dunia usaha dari luar maupun dalam negeri akan menurun. Khususnya dalam sektor industri dan perdagangan," tandasnya.

Melihat potensi masalah yang ada, Bagja melanjutkan, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini. Sinergi pemerintah dan DPR menurutnya sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tak merusak iklim ekonomi.
Terlebih, lanjut dia, Presiden Jokowi kerap mendengungkan perbaikan di sektor pelabuhan. Bagja pun menilai, saat ini ada satu parpol yang berusaha menarik pansus ini ke politik, yakni PDI-Perjuangan.

"Dia melihat PDI-P lebih menarget pada orang per orang dibandingkan pembenahan secara keseluruhan di internal PT Pelindo II. Jangan membuat pansus terlau politis," pungkasnya. (Q-1)