KPU masih Proses Pemutakhiran Data DPT di Sulawesi Tengah

KOMISI Pemilihan Umum merencanakan menggelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT HP) yang ketiga, Kamis (15/11).

Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, pihaknya dalam satu hingga dua hari ke depan masih memproses hasil perbaikan DPT di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Termasuk di Sulawesi Tengah yang belum lama ini terkena bencana gempa bumi diikuti tsunami dan likuifaksi.

"Sudah kita minta berdasarkan data-data yang tersedia tentang berapa jumlah korban, status nya meninggal atau menghilang. Oleh karena itu datanya ditelusuri, khusus untuk di Sulawesi Tengah, terutama tiga tempat itu Palu, Donggala, dan Sigi," kata Hasyim di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (13/11).

Kemudian KPU juga, menurut Hasyim, masih menelusuri data para korban bencana gempa bumi di tiga kota tersebut apakah ada yang mengusing dan diketahui belum mengetahui posisi mengusingnya dimana.

"Jadi kami sedang memantau perkembangannya dan akan dikerjakan satu-dua hari Ini. Nanti kita tunggu laporan dan situasi hari ini. Yang jelas di daerah terjadi likuidasi itu yang kemudian pemukimannya hilang ini warga nya dimana sedang dilacak. Misalkan apakah meninggal, hilang, apakah mengusing di tempat lain," jelas Hasyim.

Efek yang didapat atas musibah yang terjadi di Sulawesi Tengah tersebut menurut Hasyim ialah pada realokasi tempat pemungutan suara (TPS).

Ia menuturkan untuk rapat pleno soal DPT HP yang ketiga dilakukan 15 November menjadi yang terakhir kalinya karena memiliki beberapa dampak ke depannya.

"Yang diharapkan begitu (DPT HP terakhir), tentu idealnya bahwa urusan daftar pemilih bisa tuntas di 2018 ini. Bahwa itu akan punya efek yang banyak ya (jika belum selesai DPT HP), misalkan yang pertama soal pengadaan surat suara, kemudian yang kedua untuk mendesain berapa sih TPS yang akan digelar utk Pemilu 2019 nanti," ucap Hasyim.

Untuk TPS sendiri, sampai saat ini Hasyim memperkirakan ada 805 ribu lebih TPS. Jumlah pemilih, kata Hasyim, ada sekitar 185 juta pemilih plus di luar negeri sebanyak 2 juta pemilih.

"Kalau nanti misalnya ada tambahan, kemudian konsekuensinya jumlah TPS-nya juga akan ditambah. Nanti juga ada jumlah penambahan surat suara itu. Tapi proses pemutakhiran data pemilih ini diharapkan tidak mengganggu proses pengadaan surat suara," pungkasnya. (OL-1)