Fitra: Rencana Proyek DPR Dapat Hambat Kesejahteraan Rakyat

Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan rencana pembangunan gedung DPR akan menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, kata dia, Fitra menemukan dugaan pembiayaan gedung DPR akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun.

"Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan resiko fiskal. Jika dana ini diambil maka berdampak pada daerah khususnya terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok. Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyakiti rakyat," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/8).

Ia menjelaskan dana optimalisasi adalah penghematan dari kementerian lembaga yang akan dicadangkan untuk program dan projek yang merespon rencana kerja pemerintah. Seharusnya, lanjut dia, dana optimalisasi digunakan sebagai cadangan risiko fiskal, contohnya anggaran untuk cadangan stok pangan. "Kalau DPR ngotot mau pakai dana optimalisasi berarti menegasikan perekonomian Indonesia yang lagi terseok-seok," ujarnya.

Untuk diketahui, DPR telah merencanakan anggaran pembangunan gedung senilai Rp2,7 triliun secara multiyear. Dalam RAPBN Rencananya akan dimasukkan Rp700 miliar.

Selain itu, ujar Yenny, alokasi Rp2,7 triliun tidak sesuai dengan perencanaan dan pembahasan yang transparan. Lantaran belum jelas, menurutnya, potensi markup pembangunan tujuh proyek gedung DPR diprediksi sangat tinggi.

Bahkan, mengingat kondisi ekonomi nasional yang sedang melemah, Yenny menyampaikan DPR tidak layak memgambil alokasi Rp2,7 dari Rp2,7 triliun dari APBN. Ia menilai itu akan semakin menambah defisit negara yang mencapai Rp 278 triliun.

"Daripada untuk membangun 7 proyek lebih baik untuk meminimalisir defisit negara dan mengurangi utang luar negeri di saat rupiah melemah dan dolar naik tinggi," terang dia.

Tak hanya itu, ia mengatakan ruang fiskal APBN saat ini sempit sehingga belanja publik kecil. Untuk itu, menurutnya, tidak layak jika DPR menutup mata dan membiarkan masyarakat tidak menikmati jaminan Kesehatan dan Pendidikan, tapi DPR bermewah-mewah dengan proyek pembangunan gedung.

Ditambahkan Yenny, hari ini (26/8), Fitra meminta informasi Publik kepada DPR sesuai dengan UU 14/2008 terkait : Dokumen Perencanaan dan Anggaran serta hasil audit gedung Kementerian PU yang diklaim DPR sudah ada.

"Jika permintaan ini tidak disanggupi maka Fitra akan menggugat ke Komisi Informasi Pusat dan gugatan class action," tandasnya. Ia menambahkan Fitra akan menunggu respon DPR hingga pertengahan September. (Q-1)