Forum Nasional untuk Pengungsi Rohingya Diperlukan

INDONESIA ternyata dipandang lebih baik dalam memperlakukan pengungsi ketimbang negara-negara di Uni Eropa. Menurut anggota Komisi I DPR Bachtiar Aly, dalam hal solidaritas kemanusiaan, Indonesia lebih unggul ketimbang Uni Eropa. Hal ini tercermin dari banyaknya elemen masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) yang terlibat langsung menangani pengungsi Rohingya.

“Kita jauh lebih tinggi kepeduliannya, ketika di Uni Eropa juga menghadapi permasalahan pengungsi yang begitu kompleksnya,” ungkapnya saat menghadiri rapat audiensi Komisi I dengan gabungan LSM peduli pengungsi di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Politisi Fraksi NasDem itu membandingkan penanganan pengungsi di Eropa yang dianggapnya kalang kabut. Gelombang pengungsi dari Suriah dan dari beberapa negara Afrika Utara menyeberang ke Benua Eropa yang mencapai 137 ribu orang di semester pertama tahun 2015. Namun ribuan pengungsi tersebut mendapatkan resistensi dari masyarakat negara tujuan seperti yang terjadi di Jerman, Italia, dan Turki.

“Bahkan yang lebih parah itu, pemerintah Turki membuat tembok raksasa demi menghalau pengungsi dari Suriah. Ini macam pembangunan tembok yang memisahkan antara Jerman Barat dan Timur,” serunya.

Oleh karenanya, Bachtiar Aly mengapresiasi lembaga-lembaga swadaya di Indonesia yang yang digawangi oleh Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) konsisten berjuang untuk membantu pengungsi Rohingya di Aceh. “Sebaliknya di Indonesia, masyarakat yang didatangi pengungsi sangat welcome. Walaupun pemerintahanya belum begitu optimal peranannya.”

Masih menyisakan persoalan

Kasus kedatangan gelombang pengungsi ke Indonesia sebenarnya bukanlah kali pertama. Sebelumnya, Indonesia pernah menerima gelombang pengungsi sebanyak 250 ribu orang pada tahun 1975 akibat Perang Vietnam. Atas pertimbangan politik, akhirnya Presiden Soeharto menampung seluruh pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Namun untuk menghadapi situasi saat ini, pemerintah belum memutuskan langkah yang akan diambil.

Bachtiar Aly mengingatkan bahwa belum ada keputusan final yang diambil terkait pengungsi Rohingya ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam keputusan terakhir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan hanya akan menampung pengungsi Rohingya selama satu tahun.

“Pemerintah kan bilang hanya satu tahun menampung pengungsi, sekarang sudah 6 bulan. Kemudian what’s up next?” tutur legislator asal Aceh ini.

Ia mengakui bahwa kompleksitas pengungsi Rohingya tidak sebesar pengungsi Afrika Utara dan Timur Tengah ke Eropa. Sehingga, ia meminta pemerintah menangani persoalan ini dengan lebih serius. Terlebih lagi, saat ini United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) tengah dalam kondisi kalang kabut karena terlalu banyak gelombang pengungsian di seluruh dunia.

“Di sini saya lihat bahwa kalau kita berharap sama UNHCR, mereka sudah overload, terlalu capek, dan letih,” sebutnya.

Forum Nasional sebagai solusi

Paham sebagai LSM yang terus mengadvokasi pengungsi Rohingya. Dalam audiensi ini juga membahas beberapa rekomendasi hasil audiensi dan pertemuan Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) di DPR beberapa waktu silam.

Rekomendasi tersebut terdiri dari tiga poin, yakni Pertama, pemerintah didorong untuk aktif dalam penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya dengan membuat aturan jelas terkait penanganan pengungsi. Kedua, mendorong bersatunya organisasi masyarakat madani dalam sebuah gerakan kerja bersama menolong pengungsi Rohingya di Indonesia dalam lingkup advokasi dan diplomasi. Ketiga, mendorong terbentuknya gerakan bersama di tingkat regional dan internasional untuk mengadvokasi permasalahan Rohingya di lembaga-lembaga Internasional.

Rencananya ketiga rekomendasi tersebut akan dipaparkan dalam konferensi Internasional untuk pengungsi Rohingya yang diadakan di Aceh. Bachtiar Aly menilai bahwa langkah dari LSM ini perlu dimatangkan dan didiskusikan lebih mendalam dengan pemangku kebijakan. Karena, dalam perumusan rekomendasi harus melibatkan pemerintah demi sinergitas program dan kebijakan. “Pemerintah juga perlu untuk dilibatkan dalam perumusan ini, supaya lengkap dan komprehensif.”

Bachtiar mengusulkan Komisi I bersama pemerintah dan LSM untuk berkumpul dalam sebuah forum nasional merumuskan pokok pikiran yang akan dibawa ke konferensi tersebut. Bachtiar Aly menganggap semua elemen yang terlibat mengurusi pengungsi Rohingya tidak bisa bekerja secara parsial. “Semuanya harus bekerja dalam satu tujuan dan bekerja pada porsi masing-masing,” tutup Bachtiar Aly. (RO/Q-1)