Lima Catatan KMS soal Seleksi Akhir Capim KPK

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) memiliki 5 catatan penting terkait proses seleksi akhir calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu koordinator KMS, Agus Sarwono mengungkapkan poin pertama, proses wawancara terkesan seperi suasana dengar pendapat.

"Atmosfir wawancara banyak didominasi oleh suasana dengar pendapat daripada pengujian. Yakni, Pansel bertanya dan calon menjawab. Untuk beberapa isu kritis semestinya perlu pertanyaan penajaman setelah ada jawaban permulaan dari calon," kata Agus dalam rilis tertulis, Selasa (25/8).

Kedua, kata Agus, pertanyaan Pansel KPK cenderung menunjukkan perlakuan yang berbeda. Agus mencontohkan, kepada Agus Raharjo, Pansel mencecar terkait asal usul harta kekayaannya. Sementara tidak demikian kepada Basaria Panjaitan. Pansel, kata Agus, bahkan luput menanyakan LHKPN Basaria Panjaitan.

Ketiga, Agus juga menjelaskan, Pansel mempertanyakan sesuatu yang harusnya sudah tak perlu ditanyakan. Padahal, menurut dia, Pansel harusnya langsung bertanya tepat pada poin penting.

"Semestinya Pansel perlu langsung pada klarifikasi informasi terkait persoalan intergritas dan independensi calon, maupun pendalaman terhadap visi dan solusi mereka tentang pemberantasan korupsi di Indonesia," kritik Agus.

Sedangkan dari sisi lain, Agus menilai pansel belum mampu menguasai materi isu yang berhubungan erat dengan permasalahan KPK seperti pemberantasan korupsi pelimpahan perkara dan perkara lainnya. Poin ke lima, Agus menuturkan Pansel masih kurang dalam menentukan proporsi waktu dengan pertanyaan substantif.

"Alokasi waktu untuk menanyakan pengetahuan dan pemikiran calon terlalu lama dibanding pertanyaan yang mengklarifikasi persoalan-persoalan sensitif atau track record calon. Mestinya proporsinya lebih seimbang," ucap dia.

Lima rekomendasi

Usai mengkritik Pansel KPK terkait jalannya proses seleksi akhir capim, KMS memberikan 5 rekomendasi untuk pelaksanaan seleksi ke depan. Salah satu koordinator KMS, Febri Hendri memberi masukan agar pansel lebih mempertajam pertanyaan.

Kedua, Febri menyarankan Pansel untuk meningkatkan konsistensi pertanyaan dan perlakuan di antara para calon yang diuji. Salah satunya dengan menyiapkan fokus area pertanyaan yang seragam.

"Dengan demikian akan terungkap calon mana yang bagus dan yang mana yang tidak," kata Febri.

Pada poin ketiga, Febri juga mengusulkan Pansel harus memberikan pertanyaan yang mampu menjawab kebutuhan KPK ke depan. Ditambahkan dia, rekomendasi ke empat, Pansel KPK juga harus mampu mencari calon terbaik dengan prestasi yang tak terbantahkan dibidang korupsi.

Poin terakhir, Febri berharap pansel dapat menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KMS ke depannya. "Menjadikan catatan tracking dan sikap kritis koalisi masyarakat sipil terhadap proses seleksi yang dilaksanakan oleh Pansel saat ini sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik," pungkas Febri. (Q-1)