Koordinasi Kabinet, Presiden Harus Pegang Kontrol

TIDAK harmonisnya hubungan antarpara menteri di Kabinet Kerja yang melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno beberapa waktu lalu tidak boleh terulang kembali.

Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus mampu memegang kontrol atas segala pernyataan dan sikap yang dikeluarkan para menterinya. Pasalnya jika silang pendapat terus terjadi sehingga menimbulkan kegaduhan politik, maka pelemahan ekonomi akan terus terjadi karena pasar menganggap Presiden tidak memegang kendali penuh terhadap jajarannya.

"Presiden ini ibarat dirijen di konser musik, harus ada sinergi, Marilah berperan sesuai perannya masing-masing, sehingga musik yang dihasilkan itu indah. Masalah listrik dan pembelian pesawat di Garuda harus tuntas," ujar Jubir Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi di Cikini, Jakarta, hari ini.

Didi menyebut, Presiden perlu mencontoh apa yang dilakukan Presiden SBY ketika menjabat dengan mampu mengendalikan menteri-menteri yang ada di kabinetnya sehingga tidak ada menteri yang saling serang.

"Ini sudah 10 bulan pemerintahan berbagai persoalan terutama di bidang ekonomi masih bermasalah, harga sapi melonjak. Rakyat menunggu pembuktian, tapi kalau gaduh-gaduh begini bagaimana perbaikan mau terjadi," ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal menyebut kegaduhan yang terjadi di internal pemerintahan sudah selesai. Ia menganggap hal yang terjadi belakangan ini karena Rizal sedang mencari ritme dan gaya komunikasi yang tepat.

"Dia memang pernah berada di pemerintahan, tapi dia orang yang kritis. Rizal hanya mencari formulasi komunikasi yang tepat. Masalah ini sudah selesai karena tak elok menko yang mengurusi bukan kementeriannya, tak elok mengomentari Wapresnya," ungkapnya.

Akbar menambahkan sudah saatnya para menteri untuk bersatu padu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pasar agar iklim ekonomi di Indonesia kembali membaik. Hal itu sesuai dengan perintah Presiden yang menginginkan para menteri untuk fokus mengerjakan permasalahan yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kementerian masing-masing.

"Keributan itu sangat tidak produktif, orang-orang ini (dipercaya sebagai menter) karena punya kapasitas dan kapabilitas. Tugas maritim berat, bagaimana menyiapkan pasar-pasar baru di timur, menurunkan biaya logistik, dan menyambungkan wilayah barat hingga ke timur Indonesia," tukasnya.

Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menyarankan sebaiknya dalam gaya berkomunkasi jika para menteri merasa ada kebijakan pemerintah atau kebijakan kementerian lain yang tidak sesuai dengan program pro rakyat maka lebih baik disampaikan dalam rapat kabinet.

"Misalkan tidak mempan, lempar bola keluar, seharusnya memang disampaikan di internal dulu, tapi kalau pimpinan tidak merespon lempar keluar (publik)," ucapnya,

Reshuffle jilid II

Senada, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro mengatakan pasar menginginkan Presiden untuk melakukan konsolidasi internal agar kegaduhan tidak kembali terjadi sehingga gejolak ekonomi nasional dapat diredam.

"Selain itu pemerintah harus melakukan sinergitas dengan pelaku pasar, libatkan Kadin terhadap pelemahan ekonomi, pemerintah tidak boleh melepas pelemahan rupiah ke BI, kalau pertikaian melanjut maka prediksi rupiah menembus Rp15 ribu tidak akan menunggu Desember," jelasnya.

Tidak cukup sampai di situ, Ismed berpandangan untuk meredam melambungnya harga pangan, lesunya sektor industri, dan melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, pemerintah perlu melakukan penyegaran dalam kabinet terutama para menteri yang bersentuhan langsung dengan teknis perekonomian seperti Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Keuangan.

"Memang harus ada penyegaran, apakah ada rotasi atau diganti terserah Presiden, tapi memang perlu karena pasar menantikan, dan kalau bisa jangan terlalu lama," sebutnya.

Terkait dengan iklim perdagangan di Indonesia terlebih masih melambungnya harga daging sapi yang diikuti dengan harga daging ayam menurutnya Presiden harus memanggil para iportir untuk segera memotong stok sapi yang masih ada agar harga kembali normal. Menteri Perdagangan yang baru saja dilantik Thomas Lembong, sebut dia, harus beradaptasi dan berlari dengan cepat untuk menghindari adanya permainan daging sapi di kalangan importir.

"Thomas harus cepat memahami pasar, sektor riil, karena dia orang pasar keuangan, orang sekuritas, ini tantangan bagi Lembong untuk beradaptasi di Kemendag agar masalah impor tidak terus menyandera," tandasnya.

Adapun Akbar meyakini akan ada reshuffle jilid kedua yang akan menyasar menteri-menteri teknis di bidang ekonomi.

"Kalau pasar gemes kenapa tidak menteri teknisnya yang diganti, sabar, setahu saya akan ada reshuffle tahap kedua," sebutnya.

Di lain sisi, teman dekat Rizal Ramli, Adhie Massardi, meyakini Rizal tidak akan berhenti mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Pasalnya kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang dampaknya akan dirasakan oleh publik sehingga segala sesuatu yang merugikan publik akan dikritisi Rizal.

"Saya kira mas Rizal sepakat apapun kepentingan publik harus diungkapkan ke publik. Semua permasalahan yang (meskipun) diluar koordinator kementeriannya akan diungkap ke publik," pungkasnya. (Q-1)