KPK Digandeng Tangani Konflik Sengketa Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi digandeng dalam menangani sengketa lahan. Lembaga antikorupsi diharapkan bisa ikut mengawasi konflik-konflik yang kerap terjadi di daerah.

"Kita ingin mendengarkan perencanaan KPK karena ada masalah riil, masalah tumpang tindih lahan perkebunan maupun pertambangan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, jumat (21/8).

Menurut dia, rata-rata ada 300 konflik tanah di tiap provinsi. Satu lahan terkadang dimiliki lebih dari satu orang. Tjahjo pun berharap KPK bisa turun tangan dalam menata masalah lahan ini.

"Apakah ada penyimpangan lahan sampai satu lahan pemiliknya dua orang. Ini cukup serius karena ratusan masalah," jelas dia.

Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Tjahjo menggodong peraturan bersama dengan KPK. Melalui regulasi ini, nantinya KPK diharapakan bisa lebih leluasa bergerak dalam melihat suatu konflik lahan.

"Baru rancangan saja bikin peraturan yang KPK bisa ngontrol. Supaya enggak terus menerus ada konflik masalah kehutanan segala macam," ujar Menteri Ferry. (Q-1)