Tinggalkan Polemik yang tidak Perlu

Komentar pedas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menimbulkan polemik yang terus bergulir. Berbagai kalangan berpendapat, hal tersebut dapat menganggu jalannya pemerintahan serta menggambarkan kabinet yang tidak solid.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menjadi sasaran komentar pedas Rizal berpendapat, hal itu tidak perlu diperpanjang.

"Tak usah kita hiraukan yang gitu-gituanan lah," ujar JK di Jakarta, Rabu (19/8).

Komentar JK menanggapi pernyataan Rizal yang memintaya debat terbuka terkait mega proyek pengadaan listrik 35 ribu megawatt (MW). Pun, JK menuturkan, tidak etis pernyataan tersebut muncul dari seorang menteri koordinator dalam pemerintahan.

"Masa wapres debat dengan menko-nya. Tinggal kita panggil saja menkonya, jelasin," ucapnya.

Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menilai Rizal kian memperumit keadaan. Menurutnya, persoalan pengadaan listrik tidak perlu diperdebatkan apalagi meminta debat terbuka. Bahkan, ia mempertanyakan etika Rizal.

"Untuk memahami masalah kelistrikan di Indonesia, Rizal Ramli cukup belajar dari kepala sub bagian dari PLN, tidak perlu cari lawan debat.

"Apanya yang mau diperdebatkan padahal Indonesia sudah krisis listrik di mana-mana," ucapnya.

Husain menjelaskan saat ini kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN hanya 45 MW. Sedangkan untuk mencapai pertumbuhan 7% setahun maka dibutuhkan tambahan daya listrik 15% per tahun.
Sehingga, lanjutnya, setiap tahun Indonesia butuh tambahan daya 7.000 MW. Dengan masa pemerintah lima tahun maka jumlahnya mencapai 35 ribu MW.

"Rizal Ramli ini apa mau lihat Indonesia mati lampu. Kalau Rizal Ramli cerdas dan bijaksana, harusnya membantu pemikiran melakukan terobosan, setidaknya kalau tidak mampu lebih tutup mulut saja," katanya.

Husain menuturkan program listrik bukan semata pemikiran JK. Dengan pernyataan seperti itu justru Rizal memandang sebelah Presiden Joko Widodo. Karena, itu salah satu program populis pemerintahan saat ini.

"Lebih baik khatam dulu visi misi Jokowi-JK, baru kerja. Jangan asal ngomong karena dia bukan pengamat lagi tapi menko," ucapnya. (Q-1)