Tujuh Proyek DPR Sulit Didukung

DEWAN Perwakilan Rakyat tengah menata kembali kompleks parlemen dengan menggagas tujuh proyek DPR. Menurut Peneliti dari Formappi Lucius Karus keinginan DPR tersebut sulit didukung dengan melihat kinerja anggota dewan selama empat masa sidang DPR.

"Keinginan untuk membangun fasilitas 7 proyek itu sulit untuk didukung ketika disaat yang sama mereka tidak bisa menunjukkan performanya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/8).

Menurutnya, jika DPR tidak bisa menunjukkan fungsi utamanya kepada publik, maka publik akan sulit mendukung niat mereka.

Ia menyarankan anggota DPR bekerja terlebih dahulu ketimbang memikirkan pembangunan tujuh proyek tersebut. Jika anggota dewan telah bekerja, sambung dia, maka mereka bisa mengevaluasi apa yang perlu dibenahi untuk menunjang kinerja mereka.

Ia pun menekankan selama empat kali evaluasi kinerja DPR yang dilakukan oleh Formappi belum ada satupun yang memberikan nilai plus bagi kinerja DPR.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPR pada Masa Sidang IV tahun sidang 2014-2015, Formappi menilai DPR belum menunjukkan performanya, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Peneliti dari Formappi Tomy A Lebowo memberikan beberapa catatan kepada para wakil rakyat. Ia menilai ada kesenjangan antara rencana yang diagendakan dan yang terlaksana oleh DPR.

"Tidak terpenuhi penyampaian dan pelaksanaan rencana kerja suatu masa sidang yang disampaikan secara terbuka dalam pidato ketua DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang," tuturnya.

Kendati demikian, ia menilai tradisi tersebut perlu direalisasikan dan dikelola secara substantif.

Di bidang legislasi, kata dia, anggota dewan tidak terlihat mengerahkan daya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja legislasi mereka.

"DPR malah menambah dua Rancangan Undang-Undang baru prioritas. Jadi total 39 RUU," ujarnya.

Untuk diketahui, dari 39 RUU prioritas 2015, baru dua yang disahkan dan itu pun berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Yakni, Perppu Pilkada dan Perppu Pemda.

Di bidang anggaran, Tomy mengatakan DPR sudah melakukan fungsi anggaran, tapi masih kurang jelas dan tanpa terobosan.

"Proses pembahasan dan pola kerja DPR terkesan konservatif. Tidak ada terobosan yabg memperdebatkan konsep kebijakan yang mengimbangi usulan pemerintah atas RAPBN 2016," paparnya.

Sementara di bidang pengawasan, Tomy menyampaikan fungsi pengawasan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan khusus dalam jangka pendek. Ia mencontohkan fokus DPR atas temuan kerugian negara di KPU tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 344 miliar.

"Tetapi DPR seperti tidak peduli dengan temuan BPK atas kerugian negara di Kementerian ESDM sebesar Rp 562,66 miliar," jelasnya.

Belum dianggarkan

DPR menegaskan bahwa rencana 7 Proyek modernisasi parlemen itu sudah disetujui, walaupun belum seluruhnya dianggarkan.

"Saya kira (tujuh proyek) belum masuk (anggaran). Baru akan dibicarakan. Kita (DPR-Pemerintah) sudah sepakat bahwa kita butuhkan penambahan fasilitas untuk kawasan legislatif," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Fadli menilai ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi di lembaga lain. Pengembangan fasilitas, kata Fadli, diperlukan untuk menunjang kinerja.

Saat ini dewan merasa fasilitas kantor sudah sangat tidak layak. Perbandingan antara fasilitas yang tersedia dan kebutuhan sudah tidak seimbang.

"Lihat saja di gedung Nusantara I. Apakah bisa bekerja atau tidak rekan-rekan anggota DPR. Sekarang sudah ada penambahan tenaga ahli," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Proyek pun tidak langsung dibuat secara serentak. Pembangunan proyek juga tidak berskala besar. Jadi polemik tidak perlu muncul karena APBN 2016 juga belum selesai dibahas.

"Saya kira biayanya kecil-kecil saja. Ini bukan mencari proyeklah, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan parlemen modern. Ini tidak artinya dibanding penggunaan APBN oleh pihak pemerintah. Dari APBN itu paling nol sekian persen," ungkap Fadli. (Q-1)