Proyek Prasasti Museum DPR belum Disetujui Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan, pemerintah belum menyetujui tujuh proyek pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Prasasti Museum. Oleh karenanya Presiden Joko Widodo tidak menandatangani prasasti pembangunan proyek DPR yang disebut sebagai tujuh ikon parlemen itu.

"Prasasti itu ditandatangani kalau setelah dibuat, bukan sebelum dibuat. Inikan baru rencana masak mau teken apa?" ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (15/8).

JK mengatakan, perencanaan proyek pembangunan DPR harus ada alokasi anggaran yang mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR. Namun, hingga saat ini belum ada anggaran dan persetujuan. Oleh karenanya, proyek tersebut masih perlu dikaji.

"Pasti dikaji, direncanakan anggarannya, dibicarakan perencanaannya. Ini kan belum ada semua," tuturnya.

Lebih lanjut, menanggapi pernyataan DPR yang mengklaim proyek tersebut sudah mendapat persetujuan, JK menekankan, pola persetujuan yang resmi ialah setelah resmi diketuk palu, bukan secara informal.

"Menyetujui kan ada polanya, bahwa mungkin dalam pembicaraan informal itu diangkat tapi yang dimaksud disetujui itu ya diketok di DPR itu anggarannya ada. Itu yang dimaksud disetujui dalam sisi anggaran," ucapnya.

Seperti diberitakan, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato pembukaan masa Sidang I DPR sendiri meminta Presiden menandatangani prasasti sebagai peresmian pembangunan. Namun, Jokowi menolak menandatangani prasasti pembangunan proyek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut sebagai tujuh ikon parlemen di Jakarta.

Tidak semua fraksi tahu

Sementara itu di balik rencana tersebut, ternyata tidak semua fraksi mengetahuinya. Seperti diutarakan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate.

"Belum pernah dibahas bersama fraksi, di rapat pengganti bamus juga tidak disinggung, mungkin karena hanya protokoler, atau dibicarakan pada saat reses dimana kami masih di dapil masing-masing," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (15/8).

Johnny mengatakan lebih lanjut mayoritas DPR sudah menyetujui proyek-proyek DPR ini pada APBNP 2015. "Walaupun saat itu kami tidak menyetujui namun mayoritas fraksi DPR sudah setujui dan anggarannya sebagian sudah dibiayai dalam APBNP 2015, sekarang hanya melanjutkannya saja," kata dia.

Mengingat secara fisik belum mulai dilaksanakan, sambungnya, jika fiskal kurang memadai maka proyek tersebut bisa ditunda pembangunannya sampai keuangan negara lebih sehat.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui soal penandatanganan prasasti museum. "Belum tahu mengenai penandatanganan," akunya. Bahkan, kata dia, tidak ada pemberitahuan bahwa Jokowi akan menandatangani prasasti museum tersebut.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana pun mengatakan hal yang sama. "Penandatanganan museum kemarin oleh presiden, saya sebagai pimpinan fraksi tidak tahu, tidak dikabari dan tidak diundang," jelasnya. Bahkan, kata dia, di dalam agenda DPR pun tidak dijelaskan.

Saat ditanyakan apakah fraksi Hanura setuju dengan rencana penataan kawasan parlemen tersebut, Dadang menyampaikan pada dasarnya selama dilakukan transparan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pihaknya tidak keberatan.

"Tetapi yang paling mendesak itu adalah reformasi kelembagaan DPR menuju parlemen modern. Karena itu yang akan mendorong DPR untuk bekerja lebih produktif dan lebih profesional. Ketika itu sudah terjadi, pembangunan sarana prasarana pendukung tentu tidak akan menimbulkan resistensi yang berlebihan," tandasnya. (Q-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Admin