ASEAN Perlu Tingkatkan Kerja Sama Pencegahan Pencucian Uang

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kerja sama pertukaran informasi dengan Kepolisian lain di kawasan Asia Tenggara. Utamanya untuk meminimalisir dan mencegah praktik kejahatan pencucian uang.

"Jangan terjadi transfer dana yang haram atau yang tidak benar," ujar JK saat membuka acara konferensi ASEAN Association of Chiefs of Police (ASEANAPOL) di Jakarta, Selasa (4/8).

Acara tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

JK menuturkan, masing-masing negara memang mempunyai landasan hukum yang berbeda. Namun, perlu dirumuskan formula bersama yang bisa mengurangi tindak kriminal seperti pencucian uang. Oleh karenanya antarnegara harus saling bertukar informasi.

"Karena itu lah kita butuh suatu sistem yang baik. Kerja sama bagaimana mencegah kejahatan antarnegara tersebut didukung suatu sistem yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, mengacu data PPATK yang mengutip perkiraan beberapa lembaga international, pencucian uang secara global diperkirakan mencapai sekitar US$1 triliun sampai US$2,5 triliun per tahun.

Lebih lanjut JK mengatakan penguatan kerja sama seiring dengan akan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015. Ini menandakan pergerakan barang/jasa dan manusia yang lebih bebas. Oleh karenanya perlu juga kerja sama mencegah potensi kejahatan siber, terorisme, perdagangan mansia, narkotika, hingga korupsi.

"Kita semua menyadari stabilitas hanya dapat dilaksanakan apabila ada security di antara negara tersebut. Sebaliknya security juga dapat berjalan baik apabila ada stabilitas suatu negara dan juga regional negara tersebut," ucapnya.

Sementara itu Badrodin mengatakan Polri berusaha menyusun pola kerja sama yang tepat untuk menyelesaikan praktik pencucian uang lintas negara. Perlu formula kerja sama yang disepakati dengan negara lain.

"Tentu money laundering jadi musuh bersama oleh karena itu kita kerja samanya sepakat, hanya pelaksanaannya kepada kepentingan negara. Ada sistem yang berbeda, ada persyaratan yang berbeda, nah itu yang dicari jalan keluarnya," tuturnya. (Q-1)