DPR Resmi Setujui Sutiyoso jadi Kepala BIN

Rapat Paripurna ke-36 DPR masa Persidangan IV tahun sidang 2014-2015 berjalan cepat dan lancar. Adapun rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 baru dimulai 10 menit kemudian dan berakhir pukul 10.43 WIB.

Agendanya antara lain laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan calon Kepala BIN, laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan calon Panglima TNI, laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan calon hakim agung. Selain itu, dilanjutkan pendapat fraksi-fraksi tentang RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang larangan minuman beralkohol. Dan seluruhnya dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Agenda terakhir adalah menetapkan susundan dan keanggotaan RUU tehtang Merk.

Usai penyampaian laporan Komisi I yang diwakili oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.

"Perkenankan kami, apakah laporan Komisi I DPR mengenai hasil calon Kepala Badan Intelijen Negara disetujui?" tanya Fahri yang langsung mendapat persetujuan dari para anggota dewan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (3/7).

Sebelumnya, Komisi I sudah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso pada Selasa (30/6) lalu. Setelah uji kelayakan dan kepatutan, 10 fraksi secara bulat setuju mendukung Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

"Rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat maka Komisi I DPR RI memutuskan bahwa Calon Kepala BIN, saudara Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso layak dan diterima sebagai Kepala BIN," kata Mahfudz.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI Supiadin AS mengingatkan tugas dan fungsi BIN dalam setiap peristiwa dan fenomena nasional termasuk jadwal Pilkada serentak 9 Desember 2015. Baginya, peran BIN sangat signifikan dalam memonitor segala kemungkinan, seperti ancaman keamanan serta konflik horizontal.

"Pilkada yang akan melibatkan 269 daerah bisa dianggap rumit karena Pilkada serentak baru pertama kali diselenggarakan. Tugas pertama dari seorang Kepala BIN, akan menentukan stabilitas politik supaya tetap terjaga pasca pengumuman hasil pilkada kelak. Sutiyoso harus mampu mengelaborasi ancaman itu," pungkasnya.

Kepada wartawan usia Rapat Paripurna, Sutoyoso mengatakan bahwa kekuatan BIN sangat jauh dari kebutuhan saat ini terlebih dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 mendatang.

"Anda bisa bayangkan kalau 10 persen kacau itu akan sangat kacau. Itu sebabnya prioritas untuk mengisi daerah-daerah ini tentu ada kaitannya dengan Panglima TNI, sumbernya bisa dari macam-macam bisa dari orang sipil, bisa juga dari anggota kita," paparnya.

Pihaknya menjelaskan untuk personil BIN sendiri akan mencakup tiga kabupaten/kota. Ia mengatakan untuk satu kabupaten kota dibutuhkan 5-6 orang.

Ia juga mengeluhkan anggaran operasional BIn yang masih kecil yaitu sekitar Rp 2 triliun. Menurutnya anggaran ideal untuk BIn adalah Rp 10 triliun. "Menurut saya yang ideal ya segitu, anggaran kita bisa lihat lagi seperti apa untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya," pungkasnya. (Q-1)