PKB: Jangan sampai Reshuffle justru Memperlemah Pemerintahan

Sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai menjelang adanya perombakan kabinet atau reshuffle kabinet muncul upaya sistematis yang ingin memisahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari akar partai pengusungnya. Hal ini menurutnya akan semakin melemahkan dan membahayakan pemerintahan Kabinet Kerja.

"Bila ini terjadi maka reshuffle justru membuat stabilitas politik dan ekonomi semakin terpuruk," ujar Karding di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7).

Kinerja menteri dan kondisi politik ekonomi selama tujuh bulan harus menjadi pelajaran penting bagi Presiden dalam mengambil kebijakan reshuffle. Lebih lanjut kata dia, fakta data dan lapangan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia terus terpuruk.

"Pertumbuhan ekonomi dan nilai rupiah anjlok, inflasi dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, tingkat kesejahteraan nelayan dan petani drop turun, demo dan ketidakpuasan nelayan disuarakan dibanyak wilayah, carut-marut angkutan udara dan darat terus terjadi, kesejahteraan dan daya beli masyarakat melemah membuat sektor riil terpukul hingga 50 persen, dan banyak pabrik akan tutup mengurangi tenaga kerja, bahkan hal yang strategis buat negara diserahkan ke asing," paparnya.

Lebih lanjut kata dia, waktu pembentukan kabinet kemarin presiden didorong untuk menyingkirkan kader partai meskipun baik dan profesional, tapi saat ini keterpurukan justru berasal dari menteri-menteri nonparpol yang terbukti tidak memberi kontribusi mewujudkan nawacita dan janji presiden.

"Hal ini bisa terjadi karena menteri-menteri nonparpol tidak memiliki nilai lebih kepada presiden. Umumnya mereka tidak memiliki ikatan ideologi, maupun tanggung jawab dan dukungan basis sosial politik yang kuat. Mereka hanya berperan di ranah individu sehingga bila terjadi instabilitas politik mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya," tandasnya.

Sementara kader parpol, lanjut dia, setidaknya memiliki basis sosial politik yang kuat baik di parlemen maupun di akar rumput. Ia mengatakan partai politik merupakan organisasi terbesar dan paling kompleks yang ada setelah negara yang strukturnya lengkap dari pusat hingga ke pedesaan terkecil, sehingga kader-kader terbaik parpol sudah teruji dalam mengelola persoalan masyarakat.

"Pemeritahan di mana pun membutuhkan stabilitas politik sebagai dasar mewujudkan segala visi dan ideologi memajukan negara dan mensejahterakan rakyat, di mana partai politik adalah bagian utuhnya dalam sistem demokrasi Pancasila yang kita anut. Bila Presiden Jokowi ingin pemerintahannya mampu memperbaiki keadaan maka presiden harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya dengan memperkuat sistem demokrasi yang dianut Indonesia agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan efektif dan kuat dalam mewujudkan nawacita dan kemandirian nasional. Jangan sampai reshuffle justru semakin memperlemah pemerintahan dan mencabut akar stabilitas politik ekonomi yang saat ini sangat dibutuhkan," pungkasnya. (Q-1)