Presiden Minta TNI Rombak Manajemen Alutsista

KECELEKAAN pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara diharapkan menjadi momentum perbaikan penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Oleh karenanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perombakan mendasar pada manajemen alutsista di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI," ujar Jokowi usai Peringatan Hari Bhayangkara di Markas Komando Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7).

Presiden mengamanatkan zero accident dalam penggunaan alutsista. Untuk itu, penting kiranya prajurit TNI yang mengoperasikan pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, helikopter hingga kapal selam benar-benar dalam kondisi kesiapan operasional tinggi.

Selanjutnya, hal tersebut mesti didukung dengan kemandirian industri pertahanan dalam negeri agar bisa sepenuhnya mengendalikan kesiapan alutsista. Menurut Presiden, tidak boleh lagi hanya membeli senjata tetapi juga bergeser kepada modernisasi sistem persenjataan.

"Industri pertahanan kita harus terlibat mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan hingga pemunahan alutsista yang sudah tua," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta dilakukan investigasi yang mendalam terkait penyebab kecelakaan. Pun, Presiden menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban jatuhnya pesawat Hercules J150 milik TNI AU.

"Saya menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan meninggalnya putra putra terbaik TNI AU dalam kecelakaan Hercules. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan," ucapnya.?

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, merujuk kecelakaan yang melibatkan pesawat Hercules angkatan tua, pihaknya akan mengganti semua unitnya. Sebagai informasi, pesawat tersebut dibeli sekitar medio tahun 1960an.

"Akan diganti semua," katanya.

Adapun mengenai, banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari kecelakaan pesawat tersebut, Ryamizard mengatakan, sejak lama memang diperbolehkan pengangkutan menggunakan pesawat militer. Ia membantah, TNI mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

"Ya itu kan kalau misalnya ada orang mau ikut mobil saya ini kan biasa. Dari dulu begitu, dengan rakyat kan harus gitu," ucapnya.

Sementara itu Menteri Perindustrian Saleh Husin menuturkan, PT Pindad (persero) akan didorong untuk memproduksi persenjataan dan alat pertahanan yang lebih modern. Koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertahanan.

"Teknologinya maupun sumber daya manusianya harus kita tingkatkan sehingga persenjataan yang dihasilkan betul-betul mutkahir," tuturnya.(Q-1)