Dana Pengamanan Pilkada Harus Efisien

USULAN dana pengamanan pilkada serentak oleh Kepolisian sebesar Rp1,07 triliun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sekaligus semangat pilkada serentak yang efektif dan efisien.
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengungkapkan aspek pengamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tidak bisa dikesampingkan, namun anggaran pengamanan yang diajukan oleh Polri, sambung Riza, harus efisien, sehingga jangan ada kesan dana pengamanan diusulkan berlebihan.
"Yang penting bgi kami agar proses pilkada aman, namun kita minta juga Polri untuk bisa membantu efisiensi anggaran pengamanan karena semangat pilkada serentak ada pada efektifitas dan efisiensi, yang bisa dihemat ya dihemat," ujar Riza di Jakarta, kemarin.
Komisi II, sebut Riza, belum melihat secara rinci usulan dana pengamanan yang diajukan Polri, namun ia berharap dana-dana diluar konsumsi petugas kepolisian, transportasi, dan honor pengamanan, tidak diajukan melebihi kemampuan daerah.
"Pengaman yang utama kan konsumsi dari petugas, kemudian transportasi, baru ketiga katakan honor, kita penuhi sesuai kemampuan (daerah)," tukas anggota Fraksi Gerindra tersebut.
Terkait sudah dianggarkannya dana pengamanan Rp. 645 miliar oleh 269 pemerintah daerah yang berbeda dengan pengakuan polri yang hanya Rp. 362 miliar menurut Riza harus dilakukan pembicaraan antara Kemendagri dengan Polri untuk mencocokkan anggaran dan menentukan pos-pos dana pengamanan yang dapat dihemat.
"Menurut Polri Rp. 363 miliar kan, untuk itu nanti kita minta Kemendagri dan Polri duduk bersama untuk mencocokkan mana yang bisa dihemat," ungkapnya.
Adapun terkait kekurangan anggaran pengamanan menurut Riza tetap harus diambil dari dana APBD meskipun dapat dimungkinkan diambil dari APBN, untuk itu perlu segera diadakan rapat terbatas dengan Menkeu, Polri, KPU, dan Bawaslu sesuai usulan Mendagri.
"Betul pengamanan itu sektor nasional, cuma kan masalahnya dia anggaran 2015 tidak ada anggarannya, ini kan harus ada solusi, pemerintah pusat, Kemendagri, Kemenkeu, dan Polri mencari solusi apakah dari APBN atau menyisir biaya dari APBD," sebutnya.
Senada, Ketua Komisi II Rambe Kamaruzzaman mengakui dana pengamanan senilai Rp. 1,07 triliun menjadi persoalan karena dana dalam APBD terbatas, untuk itu dia berharap Polri melakukan efisiensi anggaran.
"Harusnya Polri melakukan efisiensi dan efektifitas, karena ide pilkada serentak termasuk efisiensi dan efektifitas, tapi perlu pengamanan karena ini dibuat satu putaran," ungkapnya.
Menurutnya, dana pengamanan pilkada tidak bisa diambil dari APBN karena pembahasan APBN 2015 telah ditutup. Untuk itu, Komisi II berencana akan mengadakan pertemuan dengan Kemendagri dan Polri. Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menangani solusi kekurangan dana pengamanan pilkada serentak. (P-3)