Kenaikan Dana Parpol Dinilai belum Tepat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan draft usulan peningkatan dana bantuan partai politik (parpol) kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara.

Sehubungan dengan ini, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate menilai rencana tersebut belum tepat dilakukan saat ini. Sebab, menurutnya rencana tersebut tidak termasuk rencana prioritas Pemerintah.

"Memang belum pernah ada pembicaraan kenaikan dana parpol sama sekali, belum pernah ada di Bamus. Saat ini kita sedang berbicara tentang APBN 2016, terkait dengan implementasi cita-cita presiden.

Saat ini saya kira belum tepat mengalokasikan anggaran itu untuk parpol," ujar Johnny di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6).

Pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu soal manajemen partai politik dalam mengelola bantuan anggaran dari pemerintah selama ini. Selain itu, ia meminta agar program bantuan yang sudah ada diteruskan tanpa ada wacana untuk merevisinya.

"Saat ini tidak tepat. Kita untuk ngurus dana bagi rakyat saja kita kritisi, apalagi untuk dana yang tidak prioritas seperti itu. Tata kelola manajemen parpol dilihat dan dievaluasi dulu. Saat ini kan sudah ada bantuan untuk parpol, diteruskan saja dulu," pungkasnya.

Berbeda dengan NasDem, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto justru setuju dengan usulan pemerintah untuk memperbesar dana bantuan partai politik. Ia mempersilakan pembahasan soal aturan penambahan dana partai politik itu dilanjutkan, sebab menurutnya, perlu payung hukum yang tegas.

"Ide bagus, tentu harus ada suatu payung hukum yang kuat. Parpol kan juga perlu pembinaan, sekarang sudah ada tapi masih kecil. Kita maunya parpol fokus pada pilar demokrasi," ujar Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap rencana pemerintah ini tidak menyebabkan partai politik yang kemudian dikritik oleh publik.

Adapun, sekitar Maret 2015 lalu Mendagri berencana menambah anggaran untuk parpol sebesar Rp1 triliun, publik ramai-ramai mengkritik parpol.

"Ini yang pertama kali menyampaikan ke publik kan pemerintah. Kami tidak mengerti, jangan parpol yang digebukin lagi. Sampai dengan pembahasan di Banggar kemarin, belum ada bahasan soal ini," ujar Taufik.

Lebih lanjut saat ditanya mengenai idealnya dana menurut Taufik, ia mengatakan hal tersebut diserahkan kepada mekanisme yang akan dijalankan Pemerintah dan Banggar.

"Parpol tidak katakan kurang atau tidak. Kita apresiasi pemerintah tapi harus ada kajian-kajiannya. Sejauh yang berjalan sekarang dengan seluruh parpol, ada bantuan operasional politik Rp108 per suara," pungkasnya. (Q-1)