Demokrat tak Sepakat UU KPK Direvisi

JURU Bicara Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan tidak setuju dengan rencana UU KPK direvisi. Demokrat menilai tidak ada hal mendesak dalam UU KPK untuk segera direvisi.

"Menurut Demokrat tidak ada urgen terkait penyadapan, SP3, itu wajar. Biar saja, bahkan dalam RDP di Komisi III kenapa kita khawatir dengan wewenang KPK," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan bahwa aturan ini direvisi karena yang mendukung jauh lebih banyak ketimbang pihak yang menolak. Karena alasan itulah revisi tetap diloloskan jadi pembahasan UU prioritas 2015.

Ruhut menilai aturan KPK yang dibuat saat era Megawati itu sudah cukup. Aturan perundang-undangan yang menjadi dasar aturan komisi antirasywah sudah tidak perlu diubah.

"UU KPK dibuat di era Mega, harus diingat, dibuat dengan hati sangat bersih, sadar betul untuk rakyat gara-gara korupsi. Kita tahu KPK berawal kinerja sangat baik, kita masih mendukung save KPK," pungkas dia.

Konsep Revisi
Di lain pihak,  Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menghormati keputusan DPR yang menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2015. Selanjutnya, kata dia, KPK akan menyiapkan sebuah draft revisi UU KPK, agar tidak ada pelemahan terhadap KPK.