Dengan Dana Aspirasi Rp20 M, Presiden Dicurigai Jinakkan DPR

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mencurigai keberanian DPR menganggarkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar peranggota setiap tahun, sebagai bentuk peredaman atau pe-ninabobo-an pemerintah terhadap DPR. Ray mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap dengan wacana yang terus bergelinding ini.

"Ini dicurigai ada tawar-menawar antara pemerintah dan DPR. Ini seperti Politik pe-ninabobo-an pemerintah sehingga membuat DPR tidak galak lagi ke pemerintahan sekarang," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (16/6).

Ray berpandangan, kecenderungan pemerintah yang tidak reaktif terhadap permintaan DPR tersebut, agar dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terganjal. Ray tidak setuju, jika ini memang sedang dirancang pemerintah dan DPR. Ia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas.

"Kita minta ke Presiden memberikan sinyal apakah beliau menolak atau menerima," tegas Ray.

Pengamat politik dari Indonesia Institute for Development and Democracy (Inded) Arif Susanto menambahkan, pernyataan sikap yang sempat diutarakan Fraksi Partai Demokrat DPR RI patut diperdalam. Arif menduga, dana aspirasi ini sudah dianggarkan dalam RAPBN 2016 mendatang.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Iksan Modjo mengatakan, ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap wacana ini, membuat pihaknya yakin dana sebesar Rp11,2 triliun yang dibagi rata untuk 560 Anggota DPR, sudah disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2016.

"Selama ini, seakan-akan yang menyetujui dana aspirasi ini hanya DPR. Padahal, sudah ada pagu anggarannya. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk menjelaskan sikapnya," kata Iksan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.(Q-1)