Pilpres 2019, Jokowi Lawan Kotak Kosong

PENELITI senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai pertarungan pesta demokrasi antara calon tunggal melawan kotak kosong pada pilkada 2018 berpotensi terulang di pilpres mendatang. Hal itu tidak menyalahi regulasi karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi melegalkan keberadaan calon tunggal.

Menurut dia, saat ini baru petahana Joko Widodo saja yang diplot sebagai capres oleh delapan partai peserta pemilu 2019, yaitu PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PSI, dan Perindo. Sedangkan kubu seberang belum mengambil keputusan siapa figur yang bakal diusung sebagai penantang.

"Kita tidak tahu apakah Jokowi punya penantang atau tidak. Itu karena sampai sekarang kubu penantang tidak cukup solid. Artinya tidak mustahil pilpres mendatang Jokowi akan melawan kotak kosong," kata Syamsudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/7).

Ia menambahkan, masih terbuka peluang untuk beberapa figur dari elite parpol maupun nonparpol memperebutkan kursi RI 1. Namun, penting pula diperhatikan adanya ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan ketentuan 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah nasional dari hasil Pemilu 2014.

Mengenai hasil survei posisi cawapres yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), imbuh dia, hal itu semakin membuktikan bahwa masyarakat tidak terpaku pada koalisi yang dibangun parpol. Survei SMRC menyebutkan publik lebih menyukai figur nonparpol, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketimbang figur dari parpol.

"Ternyata pilihan publik bukan pada pimpinan parpol sebagai cawapres, tapi lebih pada tokoh nonparpol, yaitu Mahfud MD dan Sri Mulyani. Ini menjadi penting sebab setidaknya menunjukkan bahwa koalisi politik pendukung capres dan cawapres itu bukan jaminan bagi peluang keterpilihan dalam pilpres mendatang."

Berkaca dari hasil survei tersebut, terang dia, Presiden Joko Widodo yang bersiap meneruskan periode pemerintahannya pun bisa menjadikan informasi itu sebagai sebuah pertimbangan. "Namun saya khawatir penentuan cawapres Jokowi lebih ditentukan oleh basis politik, yaitu PDIP ketimbang dari keputusan Jokowi sendiri," ujarnya.

SMRC pada Kamis (5/7), merilis belasan nama tokoh cawapres berdasarkan penilaian 3 strata kelompok masyarakat. Survei tersebut dilakukan pada akhir Mei 2018 dengan metodologi berbeda terhadap strata elite, opinion leader, dan massa pemilih nasional.

"Mahfud MD dan Sri Mulyani konsistensi masuk dalam daftar 5 besar dari penilaian 3 strata masyarakat tersebut. Sementara dari tokoh atau ketua partai hanya (Ketum Golkar) Airlangga Hartarto saja yang masuk, itu pun hanya menurut penilaian elite dan opinion leader," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan. (OL-5)