Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan melakukan patroli pengawasan dan pencegahan pada masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 mendatang. Patroli tersebut dilakukan serentak di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
"Hari ini sebagian sudah terjadwal di daerah-daerah, apel siaga dan patroli pencegahan yang dilakukan di semua daerah yang melakukan Pilkada. Besok kita akan lakukan serentak di 171 daerah yang Pilkada," kata Afifuddin di Jakarta, Sabtu (23/6).
Ia menyebut patroli tersebut dilaksanakan untuk mencegah pelanggaran. Sejalan dengan amanat Undang-Undang, Bawaslu memiliki mandat melakukan pengawasan. Belajar dari pengalaman, imbuh dia, pelanggaran justru kerap terjadi di masa tenang.
"Salah satu isu yang menguat adalah politik uang yang masif di masa tenang. Untuk itu kita ingatkan agar tidak melakukan politik uang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu karena ini mempunyai dampak dan konsekuensi hukum yang berat.
Menurut Afifuddin, apabila dalam patroli dan pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan segera melakukan penindakan. "Kalau pencegahan sudah dilakukan dan patroli sudah dilakukan masih ada pelanggaran maka akan kami tindak," tegasnya.
Afif melanjutkan pihaknya tetap bisa menindak meski praktek politik uang di wilayah abu-abu. Namun, itu harus disertai bukti yang bahwa pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pihaknya pun punya kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa diskualifikasi.
"Namun memang sampai saat ini belum ada yang sampai TSM. Kalau politik uang yang sendiri-sendiri itu kan larinya ke pidana dan ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Sementara yang sifatnya administrasi TSM, kami bisa tindak sendiri," pungkasnya. (OL-5)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved