Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan kondisi ketidaknetralan pemerintahan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018. Terkait pernyataan kerasnya itu, SBY pun menyatakan siap menerima resikonya.
"Biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Dan kalau pernyataan saya ini membuat BIN tidak nyaman, ingin menciduk saya, silahkan," kata dia dalam jumpa pers khusus di sela kampanye akbar terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Botani Square, Kota Bogor, Sabtu (23/6).
SBY menyebut Badan Intelejen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri tidak dalam posisi netral. Dia menglaim apa yang disampaikannya bukanlah tuduhan belaka.
"Yang kami sampaikan itu bukan isapan jempol. Apalagi duhli, tuduh liar. Yang saya sampaikan ini cerita dari oknum BIN, TNI dan Polri nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi, ini oknum," ungkapnya.
Informasi mengenai ketidaknetralan BIN TNI dan Polri itu, menurut SBY, berdasarkan laporan yang diterimanya. Dia menyebutkan, persoalan itu juga sudah disampaikannya di Madiun pada 18 Juni lalu.
"Pernyataan ini yang saya sampaikan di Madiun ini juga sekaligus mengingatkan agar aperat BIN, Polri dan TNI netral. Saya diserang oleh parpol tertentu. Katanya SBY panik. SBY tidak panik. Biasanya orang yang panik itu cenderung curang. Insya Allah kami tidak curang," ungkapnya.
Dia mengatakan alasannya mengungkapkan hal itu ialah karena jika kecurangan ketidaknetralan dari elemen BIN, Polri dan TNI ini masih berlanjut, ia khawatir akan menimbulkan perlawanan rakyat.
"Apalagi terstruktur, sistematis dan masif di mana-mana, serta ada garis kebijakan dari atas.. Untuk itu, kita harus cegah. Kita ingin dan harus pilkada serentak ini berlangsung aman, damai dan demokratis," pungkasnya. (OL-5)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved