SBY Tuding Polri BIN TNI Tidak Netral di Pilkada

KETUA Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan kondisi ketidaknetralan pemerintahan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018. Dia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri tidak dalam posisi netral.

Pernyataan yang mirip curahan hati itu disampaikan SBY dalam jumpa pers khusus di sela kampanye akbar terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Botani Square, Kota Bogor, Sabtu (23/6).

Informasi mengenai ketidaknetralan BIN TNI dan Polri itu, menurut SBY, berdasarkan laporan yang diterimanya. Dia menyebutkan, persoalan itu juga sudah disampaikannya di Madiun pada 18 Juni lalu.

"Pernyataan ini yang saya sampaikan di Madiun ini juga sekaligus mengingatkan agar aperat BIN, Polri dan TNI netral. Saya diserang oleh parpol tertentu. Katanya SBY panik. SBY tidak panik. Biasanya orang yang panik itu cenderung curang. Insya Allah kami tidak curang," ungkapnya.

Dia membeberkan beberapa kejadian yang dinilainya bentuk ketidaknetralan aparat pemerintah, BIN, TNI dan Polri. Dia mencontohkan kejadian yang dialami seorang gubernur yang kebetulan pimpinan Demorkat di Papua.

Sang gubernur, katanya, diminta untuk menerima seorang jenderal polisi sebagai cawagubnya. "Selain itu juga diminta memenangkan partai tertentu, dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan," kata SBY.

Di Kalimantan Timur, lanjutnya, calon dari Partai Demokrat hampir tidak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian. Menurutnya hal itu terjadi lantaran calon itu tidak mau menerima calon wakil dari pihak kepolisian.

"Ini informasi yang saya dengar, langsung pengakuan dari orangnya, testimoninya ada," tegasnya.

Kejadian serupa juga menurutnya terjadi di Jawa Timur. "Itu berdasarkan laporan langsung dari pasangan Demokrat. Ada serikat pekerja menyampaikan dukungannya dan beberapa saat kemudian dipanggil oleh kepolisian setempat," tambahnya.

Di Riau, kata SBY, ketidaknetralan terjadi ketika seorang petinggi TNI Pori diminta petinggi BIN memenangkan pasangan tertentu. Kejadian serupa menuruutnya terjadi di Maluku dan di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar. Apa harus rumah mantan wakil gubernur diperiksa digeledah oleh pejabat gubernur. Kalau tidak salah sekarang merembet ke rumahnya calon wakil gubernur. Mengapa hanya pasangan ini. Mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan, karena sebagian dari mereka juga anggota legislatif sebelumnya," bebernya.

Menurut SBY, yang disebutkannya itu hanya sebagian kecil saja. "Terlalu banyak. Ini sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang paslon lain ketahui, yang saya mendapatkan laporannya," tandasnya.

Terkait itu, menurut SBY, kesalahan ada pada petinggi-petinggi lembaga tersebut. Hal itu dinyatakannya berdasarkan pengalamannya selama 30 tahun di lingkungan tersebut. Dia meminta, para petinggi TNI, Polri, BIN jangan keliru bertindak dalam pilkada.

"BIN, Polri, TNI itu baik. Saya 30 tahun di situ. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah petinggi-petingginya yang keblinger," tegasnya. (OL-5)