Pelatihan Saksi Boroskan Anggaran Negara

DIREKTUR Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut norma pelatihan saksi peserta pemilu yang akan diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) akan memboroskan anggaran negara. Menurutnya, norma tersebut tidak tepat untuk diberlakukan.

"Bisa dihitung, berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pelatihan saksi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, pelatihan itu setidaknya harus dilakukan paling rendah di tingkat desa atau kelurahan, karena yang dikawal adalah TPS," tutur Titi kepada Media Indonesia, Jumat (16/6).

Titi menambahkan bahwa desain pelatihan saksi peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu pun masih belum jelas. Ia mempertanyakan pelatihan saksi tersebut akan dilakukan di tingkat mana dan siapa saja yang akan dilibatkan.

"Kebijakan ini diputuskan tanpa menyertakan kejelasan desain dan skema yang mau diberlakukan, sama seperti memberi cek kosong yang bisa berakibat fatal bagi akuntabilitas dan integritas pemilu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menaksir dana yang diperlukan untuk membiayai pelatihan saksi peserta pemilu di kurang lebih 540 ribu tempat pemungutan suara (TPS) sebesar Rp11,1 triliun. Namun, taksiran itu dibantah Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Riza Patria yang memperkirakan dana yang dibutuhkan hanya Rp375 miliar.

Selain itu, Titi juga menilai bahwa usulan untuk mengadakan pelatihan saksi dengan dibiayai negara dan dilaksanakan penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan desain dan tugas kelembagaan penyelenggara pemilu.

"KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sementara, pelatihan saksi peserta pemilu adalah tugas partai politik sebagai peserta pemilu," katanya.

"Jika ditambah lagi dengan tugas untuk melaksanakan pelatihan saksi partai politik seluruh Indonesia, ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi penyelenggara dan akan sangat sulit untuk dilaksanakan secara teknis," tandasnya. (X-12)