Kerja Sama Kementan dan TNI Jelas

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengakui pelibatan TNI dalam program upaya khusus (upsus) percepatan peningkatan produksi pangan sejalan dengan peran TNI dalam menjaga pertahanan nasional. Pelibatan tersebut juga memiliki payung hukum yang jelas, yakni Inpres Nomor 5 Tahun 2011.

Jika Ombudsman menemukan ada ketidakjelasan dalam kerja sama itu, alangkah baik­nya bertanya kepada lembaga terkait. Hal itu penting agar tidak menimbulkan bias bagi masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan kegaduhan. “Ini harus disadari anggota Ombudsman, termasuk Saudara Ahmad Alamsyah Saragih,” tegas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Agung Hendriadi, di Jakarta, kemarin.

Agung juga mengimbau semua pihak agar menggunakan data dan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya sebelum membuat kesimpulan. Menurutnya, pelibatan TNI sudah dilaksanakan sejak 2012 yang ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Kementan dan TNI Nomor 3/MoU/PP.310/M/4/2012. “Pelibatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari membangun ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Tidak ada yang salah dalam mendukung kedaulatan pangan,” ucap Agung.

Dasar hukum pelibatan TNI pun, imbuhnya, sudah jelas diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Inpres No 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional. “Inpres ini merupakan keputusan politik yang mendasari kerja sama itu. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan naskah kerja sama yang dievaluasi dan diperpanjang setiap tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, KSAD Jenderal Mulyono menegaskan keterlibatan TNI dalam program pangan itu tidak menyalahi fungsi dan peran tentara. “Kami membantu rakyat. TNI juga memiliki operasi pelibatan selain perang. Ini salah satunya,” tuturnya. (RO/P-3)