Presiden Dorong Percepatan Satu Peta

PRESIDEN Joko Widodo meminta percepatan kebijakan satu data dan peta agar menyinkronkan perencanaan pembangunan lebih baik. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sudah diteken sejak Februari 2016.

Jokowi meyakini, kebijakan tersebut juga dapat mempermudah penyelesaian konflik terhadap masalah yang selama ini terjadi pada lahan-lahan yang ada. Misalnya masalah tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Sehingga tidak ada lagi proyek infrastruktur yang pembangunannya terganjal oleh keberadaan infrastruktur lainnya.

"Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin.

Kebijakan one map policy merupakan program untuk membuat peta dasar Indonesia yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, yang meliputi area beserta potensi sumber daya yang ada di dalamnya.

Itu mendasari pengalihan Badan Informasi Geospasial di bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik.

Kebijakan satu peta melibatkan 19 kementerian dan lembaga pemerintah, terutama peta dasar dan tematik skala 1:50.000. Itu bertujuan menyusun peta rencana detail tata ruang skala kabupaten.

"Saya yakin, kebijakan satu peta akan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh indonesia," tandasnya.

Berdasarkan laporang yang diterima Presiden, dari dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh Indonesia. Adapun 57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum tersedia.

Seusai rapat terbatas, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejak awal Presiden meminta kebijakan tersebut diterapkan di Kalimantan dan Sumatera sebagai priorotas. Pasalnya, kedua wilayah tersebut menyimpan persoalan tanah yang lebih rumit. "Karena persoalannya banyak di situ, artinya ada overlap, macam-macam, ada perkembangan kehutanan dll. Intinya,Presiden minta fokus di tumpang tindih (lahan). Karena ada prinsip, siapa yang duluan, dia yang menang. Mana duluan dikeluarkan, itu yang menang. Tapi apa begitu? Presiden minta coba dikaji dulu. Jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi," pungkasnya. (Pol)Presiden Dorong Percepatan Satu Peta

PRESIDEN Joko Widodo meminta percepatan kebijakan satu data dan peta agar menyinkronkan perencanaan pembangunan lebih baik. Padahal, Peraturan Presiden No 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sudah diteken sejak Februari 2016.

Jokowi meyakini, kebijakan tersebut dapat mempermudah penyelesaian konflik terhadap masalah lahan yang selama ini terjadi. Misalnya masalah tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Sehingga tidak ada lagi proyek infrastruktur yang pembangunannya terganjal oleh keberadaan infrastruktur lainnya.

"Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (13/6).

Kebijakan one map policy merupakan program untuk membuat peta dasar Indonesia yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, yang meliputi area beserta potensi sumber daya yang ada di dalamnya.

Kebijakan satu peta melibatkan 19 kementerian dan lembaga pemerintah, terutama peta dasar dan tematik skala 1:50.000. Itu bertujuan menyusun peta rencana detail tata ruang skala kabupaten.

"Saya yakin, kebijakan satu peta akan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh indonesia," tandas Jokowi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres No 9/2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh Indonesia. Adapun 57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum tersedia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejak awal Presiden meminta kebijakan tersebut diterapkan di Kalimantan dan Sumatra sebagai priorotas. Pasalnya, kedua wilayah tersebut menyimpan persoalan tanah yang lebih rumit.

"Karena persoalannya banyak di situ, artinya ada overlap, macam-macam, ada perkembangan kehutanan dll. Intinya, Presiden minta fokus di tumpang tindih (lahan). Presiden minta coba dikaji dulu. Jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi," pungkasnya. (X-12)