Penaikan Dana Mengikuti Situasi Zaman

PEMERINTAH melihat kondisi nasional telah berubah sehingga sudah seharusnya negara menambah dana bantuan keuangan bagi partai politik. Berikut petikan wawancara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, dengan reporter Media Indonesia Putri Anisa Yuliani di Jakarta, kemarin.

Mengapa dana bantuan keuangan bagi partai politik dinaikkan?
Sekarang ini dana sebesar Rp108 per suara itu terlalu kecil. Dana itu tidak pernah naik sejak 2009, sudah hampir 9 tahun nilainya segitu saja. Padahal, ada inflasi, itu kan juga menjadi pertimbangan. Apalagi dana bantuan itu sebenarnya juga akan kembali kepada masyarakat melalui program-program partai politik.

Apa dana tersebut selama ini memang sudah dirasakan masyarakat?
Ya tentu. Kita lihat partai sebenarnya bisa berkontribusi lebih lagi, tetapi kembali lagi, jika dana sulit tentunya itu juga jadi hambatan. Kita dalam pengawasan pun tidak kendur. Setiap partai harus laporkan penggunaan dananya setiap bulan Januari. Jadi, kita bisa lihat digunakan untuk apa saja dana tersebut dan kami lihat sejauh ini cukup adil penggunaannya.

Apakah sebelumnya ada lobi dari parpol agar dana ini dinaikkan?
Tidak ada kalau lobi semcam itu, ya. Ini murni usulan pemerintah. Kami mengusulkan Rp5.400 per suara. Tapi setelah dihitung kembali oleh Kementerian Keuangan, sesuai kecukupan APBN kita, angka yang disepakati adalah Rp1.000 per suara.

Bagaimana mengawasi penyaluran dana yang begitu besar?
Kami sudah menggodok aturan. Pengawasan kami buat sedemikian rupa makin ketat, tetapi makin sederhana seperti prosedur pembutan laporan dan pengusulan penggunaan dana. Pengawasan juga ada dari kinerja kader-kader parpol. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang bisa melakukan tindakan penegakkan aturan sanksi yang lebih tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan.

Setelah dinaikkan, apa yang harus partai lakukan?
Mereka bisa terus mengupayakan dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat melalui berbagai langkah dan strategi yang dimiliki misalnya membangkitkan partisipasi konstituen dan masyarakat sehingga penggunaan anggaran bisa diminimalisasi. (P-5)