Gerakan Anti-Pancasila Musuh Bersama Bangsa Indonesia

Ghani Nurcahyadi
10/6/2017 09:15
Gerakan Anti-Pancasila Musuh Bersama Bangsa Indonesia
()

MEREBAKNYA gerakan radikal anti-Pancasila harus diwaspadai dan dilawan seluruh elemen rakyat Indonesia. Bagi yang tidak berkenan dengan ideologi Pancasila dipersilakan angkat kaki dari Indonesia.

Hal itu terungkap pada diskusi kebangsaan bertemakan 'Menangkal Radikalisme Membumikan Pancasila' yang digagas Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi di Jakarta, Jumat (9/6) sore.

Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof Irfan Idris, dan Ketua Umum PPK Kosgoro Hayono Isman, serta pengurus Gema Kosgoro DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Untung mengatakan, gerakan radikal anti-Pancasila bukan hanya musuh pemerintah saja melainkan menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia.

"Makanya Gema Kosgoro mendukung penuh kebijakan pemerintah yang dicetuskan Menpora Imam Nahrawi yang mengajak pemuda dan mahasiswa untuk bersatu melawan gerakan radikal anti-Pancasila," tegas Untung.

Pada kesempatan itu, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengungkapkan, paham anti-Pancasila tumbuh berkembang di kalangan mahasiswa di kampus-kampus. Karena itu, BNPT tidak cukup hanya menggandeng kementerian dan lembaga tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.

"Kami menyadari menangkal radikalisme tidak cukup mengandalkan BNPT dengan kementerian dan lembaga pemerintah saja. Perlu melibatkan masyarakat dan mahasiswa, salah satunya Gema Kosgoro," papar Guru Besar UIN Makasar tersebut.

Hal senada disampaikan Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Rikwanto. Dia mengatakan, tidak ada tempat di Republik Indonesia bagi yang ingin mengganti atau mencoba mengutak-atik ideologi Pancasila.

"Bagi yang ingin mengubah atau mengutak-atik ideologi Pancasila maka akan berhadapan dengan Polri," tegas Rikwanto.

Adapun Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyoroti banyaknya media online yang berisi berita bohong atau hoax yang bersifat provokasi dan menyebarluaskan paham radikal.

"Jumlahnya ribuan. Dan ini harus ditertibkan dan diproses hukum. Saya tegaskan bahwa media online hoax ini bukan merupakan produk jurnalistik dan dapat diproses hukum," kata pria yang telah dua periode menjabat komisioner di dewan pers ini.

Sebelumnya, Menpora menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi final dan merupakan pemersatu bangsa. "Pancasila sudah final," tegasnya. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Vicky
Berita Lainnya