Tantangan Anggota DKPP yang Baru akan Lebih Berat

KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengakui anggota DKPP periode 2017-2022 akan menghadapi tantangan yang lebih berat.

Mereka akan menghadapi pemilu serentak 2019 ketika pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif dilakukan serentak.

"Tentu (tantangannya) lebih berat karena ada pemilu serentak 2019. Ada pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, dan lainnya. Itu rumit. Tantangannya lebih berat," terangnya seusai acara Forum Penyampaian Laporan 5 Tahun
Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta, kemarin.

Menurut Jimly, jika mayoritas anggota DPR memutuskan sistem pemilu ialah sistem proporsional terbuka, itu akan menimbulkan masalah pada tingkat pelaksanaan.

Apalagi nantinya masyarakat akan lebih fokus perhatiannya ke pilpres ketimbang pileg.

"Kalau sistemnya suara terbanyak murni, setiap caleg main sendiri-sendiri. Praktik Pemilu 2014 atau 2009 ketika caleg kolaborasi dengan caleg parpol lain, dia saling kasak-kusuk sehingga dia bersaing dengan caleg di partai sendiri. Di situlah dia akan main dengan penyelenggara, sedangkan perhatian masyarakat hanya ke presiden," tuturnya.

Jika Bawaslu tidak efektif dalam menjalankan tugasnya nanti, kata Jimly, bisa saja panwas dan KPU akan rawan dilaporkan oleh caleg-caleg yang dirugikan.

"Potensi pengadunya (ke DKPP) banyak sekali kalau sistemnya dibikin suara terbanyak," ucapnya.

Menurutnya, jika pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, sistem pemilu yang tepat ialah sistem proporsional tertutup.

Namun, itu bukan berarti sistem proporsional terbuka tidak baik untuk diterapkan.

"Bukan berarti (sistem proprosional) terbuka jelek, tapi dengan konstelasi sistem serentak bahaya, kita belum siap.''

Terkait dengan pemilihan anggota DKPP, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyayangkan nama-nama anggota DKPP yang telah disetujui dalam rapat paripurna pada Jumat (8/6). Pasalnya, seleksi itu tidak terbuka dan transparan.

"Kita tidak tahu rekam jejak yang bersangkutan dan tidak ada ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan terhadap nama-nama itu. Menurut saya, ini salah satu jadi persoalan penting." (Nur/P-2)