Pejabat Negara Mesti Jadi Teladan Implementasi Pancasila

NILAI-NILAI luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus terus-menerus disosialisasikan kepada generasi penerus bangsa.

Pancasila diharapkan bisa menjadi jiwa ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara tentang Pancasila, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi landasan perilaku, baik perilaku individu, penyelenggara negara, pengambil kebijakan, maupun pembuat undang-undang.

"Janganlah Pancasila dijadikan stigma untuk mengecap satu dengan yang lain. Itu akan menimbulkan perpecahan. Pancasila itu ialah pemersatu," tegas Zulkifli di Jakarta, kemarin.

Hadir juga Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif.

Ia pun berpesan kepada Yudi Latif dan timnya dapat fokus pada implementasi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, menteri, gubernur, bupati, serta jajaran TNI dan Polri.

Menurutnya, dengan terlaksananya penyelenggaraan yang baik, secara otomatis rakyat juga akan mengikutinya.

Sebaliknya, jika ideologi Pancasila yang sering diceramahkan tidak terlaksana dengan baik dalam praktiknya, itu tentu akan menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat.

Di kompleks Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima Yudi yang menyerahkan nama-nama calon deputi UKP PIP.

"Harapannya semua hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan sebagainya bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri," kata Pramono.

Menurut Pramono, nantinya Kepala UKP PIP akan langsung melapor kepada Presiden Joko Widodo apalagi presiden sudah meminta menteri pendidikan dan kebudayaan agar Pancasila ini menjadi mata pelajaran yang ada di SD, SMP, SMA, dan pendidikan tingkat tinggi lainnya.

Namun, Yudi Latif masih belum mau membuka siapa saja nama-nama calon deputi yang ia sampaikan ke Pramono.

"Yang jelas (deputi) ini mengombinasikan antara keahlian dan representasi keragaman Indonesia. Jadi, representasi golongan, tetapi profesional. Ada deputi pengkajian dan materi, ada deputi advokasi, deputi pengendalian dan evaluasi," kata Yudi.

Sementara itu, pendanaan UKP sejauh ini masih melekat di Seskab sebelum akhirnya mandiri dalam jangka panjang.

Sosialisasi UKP tersebut juga akan dilakukan langsung oleh Presiden. (Pol/*/Ant/P-4)