Militer Solusi Terakhir Tangani Terorisme

KOALISI Masyarakat Sipil membuat petisi penolakan keterlibatan militer dalam penanganan terorisme.

Pelibatan militer diharapkan hanya sebagai perbantuan sementara atau solusi akhir, bukan yang utama.

"Seharusnya pemerintah dan DPR segera membentuk aturan main perbantuan militer kepada Polri dalam mengatasi terorisme," ung-kap perwakilan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Sumarsih, di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, kemarin.

Dengan menarik kembali militer ke ranah penegakan hukum, dikhawatirkan akan merusak mekanisme criminal justice system.

Selain itu, berlawanan dengan arus reformasi yang menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara.

Permasalahan lainnya, kata Sumarsih, bila militer terlibat, berpotensi melanggar HAM.

Apalagi, militer tidak tunduk pada peradilan umum.

Pendekatan criminal justice system yang selama ini digunakan, imbuhnya, sebetulnya sudah tepat, meski ada beberapa catatan terkait HAM.

Untuk itu, revisi UU Terorisme harus tetap dalam kerangka sistem negara demokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan pihaknya terus melobi fraksi-fraksi DPR.

Di antaranya PAN, PPP, dan Golkar.

Bila gagal, akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Itu akan menjadi pilihan terakhir bila pemerintah dan DPR memaksakan poin yang bertentangan dengan pandangan kami," tegasnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo yakin tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan jika TNI dilibatkan dalam menangani terorisme.

Pasalnya, sudah ada mekanisme kontrol dari masyarakat.

"Sekarang ini kan era keterbukaan, ada yang ngontrol kok. Masyarakat, LSM, bisa kontrol. Kenapa kita harus ketakutan dengan masa lalu?" kata Presiden dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/6).

Ke depan, tambah Presiden, kontrol sosial kian kuat, sekaligus memastikan tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan TNI.

"Kita ingin agar koridor hukum makin jelas dan efektif. Jangan sampai kita hanya berdebat terus padahal terorisme sudah di depan kita, di Marawi loh," tegasnya. (Dro/P-3)