Seleksi DKPP Seharusnya Terbuka dan Transparan

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyayangkan nama-nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah disetujui dalam rapat paripurna pada Jumat (8/6). Pasalnya, seleksi tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Kita sangat menyayangkan nama-nama tersebut dimunculkan dan dipilih tanpa proses yang transparan dan partisipatif. Kita tidak tahu rekam jejak yang bersangkutan, dan tidak ada ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan terhadap nama-nama tersebut. Menurut saya ini salah satu jadi persoalan penting," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (9/6).

Fadli mengakui memang dalam UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak diwajibkan bagi pemerintah dan DPR untuk membentuk tim seleksi. Tetapi, kata dia, DPR dan pemerintah seharusnya sadar agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dan partisipatif mengingat penting dan strategisnya peran DKPP.

"Ini soal itikad baik dan kesadaran saja. Kita bisa bandingkan dengan proses seleksi hakim MK, di UU MK juga tidak ada kewajiban seleksi dengan membentuk timsel. Tapi DPR dan Presiden membentuk tim seleksi untuk menyeleksi hakim MK. Nah seharusnya ini bisa diterapkan juga dalam seleksi DKPP," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, poin seleksi anggota DKPP yang terbuka dan transparan seharusnya tertuang di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang kini masih dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR menyetujui tiga calon anggota DKPP periode 2017-2022 setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Hasil tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk dapat ditetapkan.

Adapun tiga nama calon tersebut atas hasil rapat intern Komisi II DPR pada 5 Juni lalu. Rapat tersebut memutuskan dan menetapkan tiga orang anggota DKPP, yaitu Muhammad, Alfitra Salam dan Teguh Prasetyo. (OL-6)