Pemerintah Harus Ambil Langkah Segera Akhiri Kesenjangan Sosial

KOMNAS menyarankan diadakan pertemuan lanjutan dengan pemerintah terkait penyelesaian gesekan sosial yang tengah terjadi di tengah masyarakat selama ini. Pemerintah diharapkan mengambil langkah akar konflik yang ada selama ini terus berkembang.

Hal itu dikemukakan Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas seusai bertemu dengan pihak pemerintah diantaranya Menkopolhukam, dan perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jumat (9/6) siang tadi.

"Mungkin perlu lagi bertemu sekali, dua kali, dengan jajaran Polhukam supaya ada langkah-langkah operasional yang kita ambil bersama," kata Hafid di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat.

Menurut Hafid, pemerintah harus menyelesaikan bagaimana masyarakat tidak lagi melihat nilai kepancasilaan tiap individu. Namun, Pancasila itu harus dimiliki bersama. "Tapi yang ingin kita tunjukan adalah ke-kita-annya," kata mantan Dirjen HAM di Kementerian Hukum dan HAM ini.

Lebih lanjut Hafid mengatakan persoalan kesenjangan sosial yang ada saat ini sebaiknya secepatnya diselesaikan. Jika tidak, Hafid khawatir kesenjangan sosial di Indonesia semakin meluas.

Dia menjelaskan, ada tiga variabel yang secara berantai membuat kesenjangan itu semakin luas, yakni faktor delay, denial, dan ujungnya mengakibatkan disaster.

"Kalau ingin delay, semakin berlarut-larut maka masalahnya akan semakin luas. Dan akan muncul denial. Saling menyalahkan sana-sini, akhirnya terjadi friksi-friksi sosial. Kemudian tentu yang tidak kita inginkan adalah disaster, bencana sosial," terang Hafid.

Saat ini, kata Hafid, Indonesia tercatat pada posisi keempat negara yang kesenjangan sosialnya terbesar. Kalau tak segera dihentikan oleh pemerintah, ia yakin peringjat Indonesia semakin atas.

"Dan tentu banyak kepentingan yang menginginkan negara ini terpuruk, semakin kacau," ungkap dia.(OL-3)