Disepakati, Dana Saksi tidak Ada Diganti Pelatihan

PANITIA khusus RUU Pemilu hari ini membahas isu-isu hangat yang belum selesai. Salah satunya ialah soal dana saksi dalam pemilu. Setelah berdebat alot, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR sepakat, pemerintah tak membiayai dana saksi.

"Disetujui, tidak ada dana saksi," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Dalam pembahasan di awal, pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar tidak setuju adanya dana saksi. Selain masalah anggaran, dana saksi dinilai bisa mengintervensi parpol. Adapun Fraksi Gerindra setuju ada dana saksi.

Sementara itu, Fraksi PAN yang diwakili Yandri Susanto menyebut kalau partainya paham pemerintah tidak bisa membiayai dana saksi lantaran keuangan negara. Tapi dia bilang, pemerintah harus hadir dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kalau saksi dibayar parpol minimal pelatihan dilakukan oleh Bawaslu sehingga fungsi bisa sama pemahamannya. Kalaupun itu opsi yang bisa diterima," kata Yandri.

Mendengar opsi itu, perdebatan kembali terjadi dan mayoritas fraksi yang mulanya setuju dana saksi dibiayai negara menjadi bergeser. Fraksi-fraksi mulai mencair bahwa dana saksi tidak dibayar tetapi pelatihan dilakukan Bawaslu. Ini dinilai supaya saksi-saksi memiliki pemahaman yang sama dan negara hadir.

"Jadi saksi parpol dilatih oleh Bawaslu dan Bawaslu menyiapkan 1 pengawas di tiap TPS dengan tugas mengawasi," kata Lukman.

Adapun, dana untuk pelatihan saksi itu diambil dari APBN dan akan diberikan pada Bawaslu sebagai pengawas pemilu. (MTVN/X-12)