Penggunaan KTP-E Mutlak pada Pemilu 2019

KPU diharapkan memiliki format baru terhadap sistem pendaftaran pemilih yang berbasiskan 100% KTP elektronik (KTP-E). Hal itu mencuat dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi II DPR di Jakarta, kemarin,

“Pasal 200a menyatakan paling lambat itu (KTP-E) harus selesai Desember 2018. KTP-E ini kan pentingnya di pendaftaran pemilih. Oleh karena itu, kita tantang KPU ada tidak mendesain sebuah sistem pendaftaran pemilih yang efisien yang sudah berbasiskan 100% KTP-E dilaksanakan? KPU tidak bisa dengan cara lama ketika kita sudah 100% KTP-E,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy, di Gedung DPR, Jakarta.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ketika KTPE sudah 100%, pihaknya akan melakukan sistem daftar pemilih secara berkelanjutan. Saat ini pihaknya tengah merancang pendaftaran pemilih online. Selanjutnya, sistem pemutakhir-an berkelanjutan tersebut akan dinormakan dalam PKPU.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2019 sudah harus mensyaratkan penggunaan KTP-E.

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memastikan pencetak-annya selesai sebelum pemilu,” kata Diah Pitaloka di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (6/6).

Ia juga mengingatkan pemerintah agar segera membicarakan semua hal terkait dengan simulasi pemilu serentak. Menurut dia, hal itu penting agar pelaksanaan ­pemilu serentak berjalan lancar dan aman guna memastikan kesiapan mulai teknis hingga kesiapan aparat.

“Pemerintah harus membuat simulasi pemilu serentak karena penting agar semua berjalan lancar. Simulasi itu sangat penting karena pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden secara serentak, jangan sampai terjadi vakum kekuasaan,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemenang tender secara bertahap mulai mencetak 7 juta KTP elektronik sejak akhir Maret 2017.

“Pemerintah sudah teken kontrak dengan pemenang tender dan mereka mulai cetak sejak akhir Maret lalu. Mudah-mudahan akhir tahun mendatang sebanyak 7 juta kartu tanda penduduk rlektronik (KTP-E) ini sudah terdistribusikan ke warga sehingga semua WNI sudah memiliki surat keterangan,” ujar Tjahjo.

Sebanyak 172.046.898 orang atau 96,54% dari total penduduk Indonesia sudah melakukan perekaman KTP-E.

Sementara itu, 4,5 juta orang hingga kini diketahui belum memiliki KTP-E dan 3,2 juta di antaranya belum melakukan perekaman. (Nov/Ant/P-5)