Membumikan Pancasila dengan Semangat Baru

PUDARNYA nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga masyarakat menjadi keprihatinan mendalam bagi Ma’ruf Amin. Betapa tidak. Dalam penilaian Ketua Umum MUI itu, kini semakin banyak warga bangsa bersikap individualistis atau lebih mementingkan kepentingan golongannya.

“Pancasila sudah tidak memberikan nilai apa-apa. Oleh karena itu, kami harus membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa sebagai bangsa kita harus berlandaskan Pancasila baik dalam bertindak, bersikap, berpikir, bertutur, ataupun berperilaku,” kata Ma’ruf, kemarin.

Ma’ruf menyampaikan hal itu dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kemarin, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah UKP-PIP, yakni Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, mantan Ketua MK 2008-2011 Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Si­radj, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Andreas A Yewangoe, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek.

“Kami akan merumuskan langkah agar Pancasila menjadi sumber inspirasi dan landasan semua hal. Nilai apa yang akan kami ejawantahkan lalu sosialisasinya harus melibatkan masyarakat,” ujar Ma’ruf.

Buya Syafii Maarif menambahkan penyampaian pemahaman Pancasila kepada masyarakat merupakan suatu tantangan besar terutama sila kelima. “Soalnya, ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini penting untuk menangkal radikalisme,” ungkap Syafii.

Menurut Syafii, kini pemerintah masih terus meng­upayakan agar sila kelima dapat terlaksana dengan baik. “Ini kan unit kerja, ya kami membantu dan memberikan masukan kepada Presiden.”

Megawati Soekarnoputri yang menjadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP menyatakan dirinya masih belum bisa menyampaikan lebih lanjut soal lembaga tersebut. “Ya, belum tahu wong baru dilantik. Jadi, sekarang belum bisa memberikan masukan.”

Jangan hafalan
Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengakui kewenangan lembaga tersebut tidaklah besar. Akan tetapi, dia menilai ekspektasi masyarakat terhadap lembaga itu begitu besar.

“Kewenangan kami lebih pada fungsi koordinasi, pengendalian, dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah. Kewenangannya terbatas tetapi ekspektasi publik sangat besar,” ungkap Yudi seusai dilantik Jokowi, kemarin.

Pada dasarnya, lanjut Yudi, UKP-PIP tidak mengambil kewenangan lembaga yang memiliki tugas menyampaikan program Pancasila dan wawasan kebangsaan. UKP-PIP hanya memberikan arahan bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan fokus kepada masyarakat.

“UKP-PIP ini semacam dapur tetapi nanti delivery-nya melalui lembaga yang ada. MPR fokus sosialisasi Pancasila di lingkungan kader parpol. Kemendagri menyasar birokrasi. Kami usahakan untuk memastikan program tersebut fokus,” papar Yudi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta masyarakat mendukung UKP-PIP agar semangat dan nilai Pancasila menjadi falsafah hidup sehari-hari.

Parlemen mendukung pembentukan UKP-PIP untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan bangsa, kemakmuran rakyat, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Namun, Taufik berharap kerja yang dilakukan UKP-PIP itu tidak sekadar seremonial dan rutin, tetapi betul-betul diimplementasikan dalam kaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Sudah puluhan miliar rupiah dana APBN dikeluarkan untuk kegiatan P4. Jadi, untuk saat ini jangan sekadar menghafal,” tandas Taufik. (Ant/X-3)