UKP Pancasila Rekatkan Tenun Kebangsaan

BERIKUT petikan wawancara dengan Yudi Latif seusai dilan­tik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala UKP-PIP bersama sem­bilan anggota dewan pengarah di Kompleks Istana Kepresidenan, ke­marin.

Apa tujuan dibentuknya UKP-PIP ini?
Diluncurkannya UKP-PIP momentum untuk merekatkan tenunan kebangsa­an karena Pancasila alat persatuan. Pan­casila bukan merobek persatuan, tapi merekatkan kembali simpul-sim­pul yang longgar. Ibarat sapu lidi, kalau tidak diikat, akan berserak. Sapu lidi akan kuat bila dijadikan satu ikatan yang kuat, dan ikatan yang kuat itu Pan­casila.

Bagaimana kewenangannya?
Unit ini tidak terlalu luas kewenangannya, lebih pada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah. Sebenarnya kewenangannya terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar.

Apa saja yang akan dilakukan?
UKP ini semacam kitchen-nya, dapur pengolahnya, tapi nanti delivery-nya me­lalui lembaga yang ada. Di MPR ada program sosialisi empat pilar, itu nanti kita fokuskan, supaya dana negara yang terbatas tidak tercecer. Katakanlah nan­ti kita kerja sama dengan MPR. MPR, mi­salnya, fokus sosialisasi Pancasila di lingkungan kader partai politik, semen­tara Kesbangpol di Kemendagri fokus menyasar kepada birokrasi. Kita lebih koordinasikan agar memastikan program-program itu fokus.

Apa bedanya dengan Badan Pembi­naan Pendidikan Pedoman Pengha­yatan dan Pengamalan Pancasila (BP7)?
BP7 orientasinya lebih penataran-pe­nataran. Kalau sekarang horizonnya lebih luas meskipun kelembagaannya lebih ringkas. UKP-PIP ini tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang ada. Tapi justru bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah ada dan dijalankan di berbagai lembaga tidak overlapping, tidak hanya di permukaan, lebih sistematis dan lebih terstruktur.

Dalam rapat perdana UKP-PIP, apa arahan dari Presiden dan Wapres?
Presiden tadi menyampaikan supa­ya unit ini tidak hanya menjalankan se­macam sosialisasi yang sifatnya kognitif seperti pembekalan-pembekalan, tapi juga harus melakukan pengukuran-pengukuran. Makanya Pancasila diturunkan ke dalam indikator-indikator supaya benar-benar pembangunan ini berjalan sesuai dengan semangat Pancasila. Jadi jangan hanya di level abstrak, teoretis, tapi harus lebih menukik sehingga kita harus membentuk semacam indikator-indikator bagaimana Panca­sila dilaksanakan di dalam berbagai le­vel dan bidang pembangunan.

Apakah tadi dibahas produk-pro­duk UKP-PIP akan seperti apa?
Tadi belum banyak (yang dibahas). Yang penting disepakati unit ini akan lebih mengundang peran komunitas secara lebih luas. Meskipun ini institu­si negara, implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Ma­kanya, dewan pengarahnya juga me­­libatkan tokoh-tokoh komunitas. Kedua, supaya Pancasila tidak hanya nga­wang-ngawang, dibikin indikator-indikator yang lebih terapan.

UKP-PIP masa kerjanya sampai 2019. Apa target jangka pendek dan panjang?
Belum dirumuskan secara pasti. Saya juga baru hari ini (kemarin) dilantik. Tapi paling tidak sesuai dengan perpres, yang memandatkan meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah, peran-peran komunitas harus diperkuat. Ketiga, harus masuk ke tingkat indikator. Tiga hal itu harus jadi pertimbangan.

Presiden bilang menyosialisasikan Pancasila secara ke­ki­nian, sementara de­wan peng­arah ini diisi tokoh senior?
Kalau senior kan de­wan pengarah, tapi yang lebih mengimplementasikannya di bawah eksekutif, di ba­wah kepala, tentu akan lebih diisi tenaga profesional yang bisa menurunkan ke program yang lebih sesuai kebutuhan zaman kini.

Terkait dengan perte­muan UKP-PIP nantinya bagaimana?
Dewan pengarah memutuskan sebulan sekali akan berte­mu. (X-10)