Putusan Sengketa DPD akan Jadi Pertaruhan MA

JELANG putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait gugatan keabsahan pelantikan Osman Sapta Odang (OSO) sebagai pimpinan DPD, Kamis (8/6) besok), Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi simpatik di depan Mahkamah Agung, Rabu (7/6).

Dalam aksi itu, penggerak koalisi yang juga Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, menyatakan putusan esok akan menjadi pertaruhan dari keberpihakan MA terhadap hukum di Indonesia.

"Besok adalah tonggak sejarah bagi peradilan kita mau menjadi putih atau hitam, mau menjadi kelompok yang mewakili keadilan publik atau mewakili kepentingan kelompok tertentu yang mengabaikan hukum untuk melakukan kudeta politik dan memperoleh jabatan secara ilegal," jelas Donal saat ditemui di depan gedung MA Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan itu bukan perkara OSO atau Hemas melainkan arah dunia peradilan Indonesia ke depannya. Berdasarkan fakta persidangan maupun argumentasi, Donal menilai kepemimpinan Oso tidak sah secara hukum sebab Wakil Ketua Mahkamah Agung melantik dengan mengabaikan putusan institusinya sendiri yang menyebut bahwa masa pimpinan DPD itu adalah 5 tahun.

Donal mengatakan DPD seharusnya menjadi representasi wilayah dan bukan representasi partai politik sebagaimana tercantum di Pembahasan UUD. Akan tetapi DPD hari ini sudah mulai menyimpang dari tujuan awal dibentuknya.

Dengan para anggota DPD berbondong bondong masuk ke dalam partai politik dikahawatirkan akan membuat mereka lalai dengan tugas utamanya dalam mengurus kepentingan daerah. Ia khawatir hal tersebut akan memunculkan potensi korupsi di kemudian hari yang lebih besar.

"Potensi korupsi tentu akan ada, kekuasaan politik apalagi dikuasai oleh partai partai tertentu akan membuka keran korupsi menjadi lebih besar daripada check and balance di dalam tubuh organisasi tersebut," ujar Donal. (X-12)