Yudi Latief Sebut Kewenangan UKP-PIP Terbatas

KEPALA Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief mengatakan bahwa kewenangan lembaga tersebut tidak lah besar. Namun, ia mengakui bahwa ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini begitu besar.

"Kewenangannya lebih pada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah. Sebenarnya kewenangannya terbatas. Tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi usai dilantik sebagai Kepala UKP-PIP oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6).

Pada dasarnya, kata Yudi, UKP-PIP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah memiliki tugas dalam menyampaikan program Pancasila dan wawasan kebangsaan. Namun, UKP-PIP nantinya hanya akan memberikan arahan kepada lembaga tersebut bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat lebih fokus disampaikan kepada masyarakat.

"UKP-PIP ini semacam kitchen-nya, dapur pengolahnya, tapi nanti delivery-nya melalui lembaga yang ada. Di MPR ada program sosialisasi empat pilar, itu nanti kita fokuskan, supaya dana negara yang terbatas tidak bercecer, misalnya fokus sosialisasi Pancasila di lingkungan kader parpol. Sementara, Kesbangpol Kemendagri menyasar kepada birokrasi. Kita usahakan untuk memastikan program tersebut fokus," paparnya.

Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan melibatkan peran dari komunitas, rohaniawan, budayawan, dan lainnya untuk kembali ke semangat Pancasila. "Kita jaring di dalam satu konektivitas supaya sama-sama dalam merawat Pancasila," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi telah melantik sembilan anggota dewan pengarah dan Kepala UKP-PIP yang dijabat oleh Yudi Latief.

Sementara, sembilan anggota Dewan Pengarah yang dilantik, yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Mantan Ketua MK periode 2005-2011 Mahfud MD, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj.

Selain itu, Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus Chairman Garuda Food Sudhamek.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 31/M/2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sementara itu, Syafi'i Ma'arif mengaku bahwa menyampaikan pemahaman Pancasila kepada masyarakat merupakan suatu tantangan yang besar, terutama sila ke-5. "Soalnya ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu," katanya.

Saat ini, kata Syafi'i, pemerintah masih terus berupaya agar sila ke-5 ini dapat terlaksana dengan baik. "(Pemerintah) Masih berupaya. Memang pemerintah yang pokok. Kita membantu saja. Ini kan unit kerja, ya kita membantu Presiden, memberi masukan kepada Presiden nanti. Jadi yang kita rapat mungkin sekali sebulan, bertemu Presiden tiga bulan sekali," tandasnya.

Megawati Soekarnoputri yang juga dilantik sebagai dewan pengarah masih belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait UKP-PIP. "Ya belum tahu. Wong baru dilantik. Jadi sekarang belum bisa memberikan masukan atau apapun," pungkasnya. (OL-3)