Survei SMRC Cerminan Wajah Bangsa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjadi gambaran bagi pemerintah terkait dengan wajah bangsa Indonesia saat ini.

Ia berharap survei tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu potret kita, potret wajah warga negara kita," ujar Tjahjo saat menanggapi hasil survei SMRC, kemarin.

Survei SMRC yang dirilis Minggu (4/6) menyebutkan mayoritas masyarakat tetap menginginkan NKRI (79,3%).

Namun, ada 9,2% responden yang ingin menggantinya menjadi negara Islam atau khilafah.

Terkait dengan adanya 9,2% responden yang menginginkan negara khilafah, Tjahjo menilai angka itu masih wajar.

"Wajar aja. Toh anggota HTI cukup besar, semua cabang sudah ada."

Kendati demikian, pemerintah tetap terus melakukan langkah antisipasi agar angka tersebut tidak kian membesar.

"Kami terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat untuk menjaga stabilitas," tandasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya hingga saat ini masih mengkaji semua bukti yang ada terkait dengan rencana membubarkan HTI.

"Ada beberapa opsi yang diwacanakan. Gugatan di pengadilan, ada yang usulkan pembuatan keppres. Ini semua masih dikaji. Pada saatnya akan disampaikan," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Namun, ia menegaskan pembubaran HTI ialah sebuah ketetapan yang harus dijalankan.

Pasalnya pemerintah menilai ideologi HTI sudah sangat membahayakan.

Ia mengatakan gerakan HTI yang membawa-bawa simbol agama untuk menjadi ideologi negara dapat menimbulkan gejolak dari penganut agama lain.

Prasetyo juga menegaskan keputusan pemerintah yang hendak membubarkan HTI ialah bukan bentuk sikap antiormas Islam, melainkan semata-mata demi merawat NKRI agar tidak terpecah belah.

"Pelarangan aktivitas HTI telah dilakukan 23 negara. Yang pasti, sudah menjadi ketetapan pemerintah, mendesak untuk akan dilakukan tindakan evaluasi dan pembubaran (HTI). Ini demi menyelamatkan NKRI dan ideologi Pancasila agar tak tergantikan dengan paham lain," tegasnya. (Nur/Nov/X-10)